Ini nama-nama pejabat di DKI yang dirotasi

Merdeka.com - Susunan birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan pagi ini. Pelaksana Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan melakukan pelantikan terhadap 5.038 SKPD di Monumen Nasional (Monas).

Informasi yang diperoleh dari Tim Dewan Jabatan, Selasa (3/1), sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemprov DKI pun ikut diganti. Berikut datanya;

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI, Agus Bambang downgrade ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

2. Wakil Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Edi Sumantri menjadi Kepala DPP DKI.

3. Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) DKI Firmansyah downgrade ke TGUPP

4. Ratiyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI menjadi Kadisorda DKI

5. Darwis Muhammad Aji, Kabid Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan Kesbangpol DKI, menjadi Kepala Badan Kesbangpol

6. Isnawa Adji, Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Penggabungan 2 SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI)

7. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Pemprov DKI, Mara Oloan Siregar, dicopot, karena jabatannya dihapus dari struktural dan telah memasuki masa pensiun

8. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Husein Murad menjai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI

9. M Anwar, Wakil Bupati Kepulauan Seribu menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

Sebelumnya, Sumarsono menegaskan tidak menyentuh satu namapun dalam proses perampingan jabatan tersebut.

Dia juga mengimbau semua pihak tidak mengkhawatirkan proses perubahan tersebut. Sebab, ini hanya penyesuaian bukan perombakan.

"Jadi saya belum dilaporin persisnya siapa-siapa, tapi yang saya janjikan pertama, saya akan memfokuskan lebih banyak pengukuhan daripada pelantikan. Saya hanya sedikit melakukan perubahan itu pun karena penyesuaian," kata Sumarsono beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pelantikan itu memang diperlukan karena adanya perubahan struktur organisasi. Bahkan, dia mengungkapkan, pelantikan serupa juga pernah dilakukannya pada 2 Januari 2015 karena menghilangkan sekitar 1.000 jabatan.

"Kita kan ingin makin ramping, sehingga pejabat bekerjanya sungguh-sungguh," kata Ahok di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, dengan adanya perampingan jabatan ini maka PNS akan berpikir dua kali untuk malas-malasan. Sebab bisa saja posisi nyamannya saat ini akan bergeser karena kinerja mereka kurang baik.

"Kalau enggak, pemain cadangannya banyak. Yang nganggur banyak nih, eselon III, IV, seribu lebih nganggur," terangnya.