Ini opsi polisi atasi kemacetan di Jakarta

Merdeka.com - Guna mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta, pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai opsi. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra menjelaskan, salah satu opsinya adalah pembatasan tahun yang melintas di Jakarta.

"Ada opsi pembatasan motor misal 10 tahun ke atas, mungkin sudah dibatasi tidak boleh masuk ke Jakarta. Itu opsi untuk batasi kendaraan motor. Kemudian ditinggikan pajaknya," kata Halim di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2).

Sementara itu kata Halim, untuk kendaraan roda dua di sepanjang Jalam MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat hingga kini masih dikaji oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kan belum. Masih dikaji gubernur, tapi sudah diajukan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menuding pemimpin terdahulu menjadi penyebab makin macetnya jalanan ibu kota. Sebab, banyak proyek infrastruktur yang digol-kan pemerintahan terdahulu.

"Ada 10 titik pembangunan infrastruktur, 10 titik tidak pernah dilakukan amdal lalin, analisa mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas. Sehingga proyek-proyek itu dilakukan mempunyai dampak lalulintas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya," jelas Anies di Balai Kota, Rabu (1/11).

10 Proyek tersebut adalah pembangunan MRT dan LRT serta jalan layang dan underpass. Mantan menteri pendidikan itu heran mengapa konstruksi bisa dilakukan namun amdal-nya saja tidak dilakukan. Ia menduga IMB pun tidak diterbitkan.

"Amdal lalin dulu baru keluar IMB, baru kemudian bisa berjalan. Amdal lalinnya tidak ada, kemudian IMBnya ga mungkin keluar," kata Anies.

Sebab itu Pemprov DKI melakukan pertemuan khusus dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam dihadiri Direktur Lalu lintas Kombes Halim Paggara serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansah.

Dalam pertemuan itu sepakat untuk sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di konstruksi proyek dan meminta untuk melakukan amdal lalin. Serta memeriksa bagaimana IMB proyek itu telah keluar atau belum.

"Nah kita akan cek kenyataan sudah jalan, hal yang mengemuka di pertemuan kita periksa semua," jelas Anies.

Selain itu mereka juga membicarakan mengenai biaya balik nama terkait pemutihan pembayaran nomor kendaraan. "Satu lagi yang akan kita bicarakan adalah biaya balik nama ada kebijakan soal itu kita siapkan sopnya itu," tandas Anies.