Ini pembelaan Ahok sistem ERP tak juga diberlakukan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang mencari solusi lain bila menghapus sistem three in one dari Ibu kota. Salah satu solusi yang ditawarkan Ahok adalah penerapan program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dan memaksimalkan bus Transjakarta.

Masalahnya hingga kini program ERP masih mangkrak dan belum beroperasi. Ahok menjelaskan mandeknya program ERP lantaran masih belum jelas regulasi yang mengatur mengenai besaran tarif. Dia ingin agar tarif ERP bisa dinaikkan turunkan sesuai jumlah mobil yang melintas.

"Terlambat karena masalah regulasi harus diputusin. Ini sebagai pajak, buat saya ini bukan pajak. Ini kan cuma alat untuk mengendalikan jumlah mobil. Jadi enggak ada ditetapkan tarif berapa. Tarif bisa saya naik turun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

Lebih lanjut, dia mengatakan ERP berbeda dengan jalan tol. Dan fungsinya pun berbeda yakni hanya untuk mengendalikan volume kendaraan. Sedangkan jalan tol dibuat untuk membatasi jumlah kendaraan.

"Ini bukan tol yang minta menterinya tentukan harga atau tarif yang harus pakai Perda. Ya bukan fungsinya dong. Ini kan bukan retribusi ini adalah fungsi mengendalikan junlah kendaraan," jelasnya.

Kepada wartawan, Ahok mengaku tak ingin terburu-buru mengopersikan sistem ini sampai permasalah soal tarif menjadi jelas. Dia mengaku enggan keinginannya agar tarif ERP bersifat fleksibel itu menjadi masalah.

"Kalau netapkan kemurahan mau naikkan enggak boleh, entar digugat. Mau turunin enggak boleh, ya enggak bener. Kalau saya netapkan tinggi, sepi saya turunin saya bisa dianggap kurang pungut," ujar Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sesumbar akan menerapkan sistem ERP pada akhir 2015 lalu. Dan sudah sempat diuji coba di beberapa titik termasuk Jalan Rasuna Said.

Demikian diungkapkan Kadis Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar saat itu. "Pelaksanaan akhir 2015. Ketika mendekati pelaksanaan, akan disosialisasi, tata cara serta pembelian OBU (on board unit)," kata Akbar kepada wartawan saat uji coba ERP di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut Akbar, setiap mobil yang melewati kawasan ERP harus memiliki dan dipasang OBU. Pada saat pelanggan ERP melewati gantry ERP, maka OBU akan dideteksi oleh peralatan yang ada dan akan dilakukan pengurangan saldo secara otomatis.

Pelanggan ERP akan mendapatkan pesan berupa pesan singkat SMS maupun pesan melalui aplikasi smartphone yang memberikan informasi sisa saldo. "Yang sudah dikurangi sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta," terangnya.

Sedangkan bagi pelanggan ERP yang tidak mempunyai cukup saldo atau pengendara yang memasuki kawasan ERP tetapi tanpa mempunyai alat OBU maka akan dilakukan penindakan. Sebab hal itu sudah termasuk pelanggaran.