Ini penjelasan Kemendagri soal ribut Ahok dan DPRD

Merdeka.com - Adu mulut terjadi saat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama serta jajarannya bertemu dengan DPRD DKI Jakarta dalam rangka mediasi. Kabarnya, ketegangan muncul karena Ahok, sapaan Basuki, menyinggung masalah pengadaan UPS tahun 2014.

Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, mengatakan memang di akhir rapat baik Ahok dan DPRD diminta memberikan pernyataannya masing-masing soal APBD DKI 2015 sebelum disahkan Kemendagri.

"Saat itu, saya memang mau selesaikan pertemuan, kemudian ada closing statement. Dari kedua belah pihak sudah saya berikan, kemudian ada catatan dari gubernur, dari DPRD, itu (ribut-ribut) yang kalian dengar," terang Yuswandi kepada wartawan di Kemendagri, Kamis (5/3).

Hal yang diributkan, katanya, tertentunya seputar masalah APBD DKI 2015 di mana kedua bela pihak belum menemukan kata sepakat soal dana siluman di Dinas Pendidikan.

Soal pertemuan hari ini, tambahnya, tentunya Kemendagri berharap mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak dan didengarkan langsung mereka yang berseberangan. Tapi emosi Ahok dan DPRD membuat rapat selesai di tengah jalan tanpa solusi.

"Kami kan lagi klarifikasi tindakan, sudah dijelaskan Dirjen Keuangan Daerah, di situlah ada penegasan-penegasan kami begini, kami begini, seperti ngomongnya teriak-teriak, tapi secara prinsip forum klarifikasi itu saya anggap sudah menampung pihak-pihak ya, substansinya kita benarkan semua."

"Sebenarnya kesimpulannya soal klarifikasi dari masing-masing pihak, tapi ini masih dalam posisinya masing-masing," tambahnya.

Melihat hasil deadlock seperti ini, akankah mediasi akan kembali dilakukan?

"Ya kita lihat kalau diperlukan, sampai tanggal 17 boleh saja," pungkasnya.