Ini penjelasan Sumarsono soal progres ERP
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar memerangi kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya diberlakukannya jalur 3 in 1 hingga aturan ganjil genap. Namun, semua itu belum berhasil mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota.
Kini, Pemprov DKI tengah mengkaji penggunaan teknologi sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau Sistem Jalan Berbayar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberantas kemacetan Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan calon investor membahas kekurangan dan kelebihan ERP.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
"Kami sudah diskusi tiga kali soal penggunaan teknologi, karena teknologi program jalan berbayar itu kan tidak hanya satu," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).
Selain ERP, ada beberapa teknologi lain yang ditawarkan. Tapi, pria yang juga pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulut ini menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin coba-coba dalam menerapkan teknologi tersebut.
"Jadi ada beberapa teknologi yang sedang diinvestarisir plus minusnya. Proyek ini penting, kami akan memastikan teknologi yang dipakai yang memang sudah terbukti dan dijamin keberhasilannya kami tidak mau coba-coba," tegasnya.
Sumarsono juga mengungkapkan bahwa lelang untuk penerapan sistem ERP sudah dilakukan. "Tendernya saya kira sudah diumumkan di Dinas Perhubungan saya kira tinggal pelaksanaan yang belum," ungkapnya.
Sumarsono berharap ERP akan jadi solusi yang mutakhir sehingga sosialisasinya harus betul-betul matang agar penerapannya nanti bisa efektif.
"Kalau ERP efektif, ya saya kira itu yang terbaik. Jadi saya belum bisa menjawab, tapi secara teoritis itu yang terbaik. Cuma ya nanti masyarakat perlu diberi tahu lah. Masa tiba-tiba lewat saja, kan gitu. Perlu sosialisasi yang matang," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaJalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan perkembangan positif mengenai rencana pembangunan MRT dan LRT.
Baca SelengkapnyaSelain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.
Baca SelengkapnyaPertemuan dilakukan di kediaman Bang Yos di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/9)
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaKonsep ini, bagi mantan sekretaris kabinet itu penting untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPada 2024, Pemprov Jakarta mengucurkan PSO Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca Selengkapnya