Ini penjelasan Sunny soal perannya dalam pembahasan raperda zonasi

Merdeka.com - Nama Sunny Tanuwidjaja ikut terseret dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda tentang zonasi reklamasi pantai utara Jakarta. Beredarnya nama tersebut diungkap oleh pengacara M Sanusi yang menduga Sunny sebagai perantara praktik suap antara pengembang dan DPRD DKI.

Setelah lama diam, Sunny mulai blak-blakkan membuka perannya dalam reklamasi pantai utara Jakarta. Dia membantah tudingan sejumlah pihak ikut terlibat dalam pembahasan serta ikut mempengaruhi raperda.

Sunny menjelaskan, paguyuban reklamasi selalu berinteraksi langsung dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama draft dibuat. Karena selalu mengalami perbedaan pandangan, mereka juga kerap menyampaikan langsung pemikirannya tak hanya melalui gubernur, tapi juga dirinya.

"Mereka juga ingin menyampaikan perbedaan pandangan dari sisi mereka itu seperti apa pandangannya. Kadang langsung ke Pak Gubernur, kadang langsung ke saya. Interaksinya dari situ sebenarnya," ungkap Sunny di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).

Padahal, lanjut Sunny, penyampaian pandangan itu tak harus melalui dirinya, bisa langsung melalui pejabat tertentu. Sebab, Ahok tidak melulu memperhatikan detail teknis raperda yang sedang dirancang.

"Pak Guru (Ahok) itu enggak mau tahu lah. Makanya, dia (Ahok) udah jadi pengen lihat. Tetapi kan dia harus memahami tentang argumentasi-argumentasinya. Enggak mungkin semua dicerna mungkin semua dia bisa pelajari secara detail. Jadi kadang via saya, kadang langsung," paparnya.

Soal besaran kontribusi yang dituduhkan Sanusi sudah berlangsung sejak tahun lalu, termasuk soal 15 persen. Dalam proses itu, Ahok mendapatkan banyak masukan mulai dari sisi ekonomi dan hukum.

"Seorang Gubernur 'oke gue mau tambah lagi kontribusinya'. Jadi perdebatan nya panjang sekali. Dengan keputusan itu, sebetulnya Pak Gub tidak punya posisi yang fixed. Makanya ketika Pak Sanusi dan saya kontak, dia tanya gimana posisinya Pak Gubernur. Nah sementara Pak Gubernur saat itu ada dalam posisi "Ya terserah lah kalau dia mau ngerjain kita, mau bikin deadlock, mau nyoret terserah ya", kalau nanti dia masukin ya bagus, kalau dia lepas ya nanti kita tarouh di Pergub," beber dia.

Terkait penawaran 5 persen, Sunny menyebut tak ada tawar menawar antara DPRD dengan Ahok. Dia yakin tidak ada satu pihakpun yang berani melakukannya dengan Ahok.

"Dia (Sanusi) enggak nawar, cuma nanya inginnya Pak Gubernur (posisinya) apa pada saat itu. Lagian mereka mana berani nawar, kalau mau nawar ke pak gubernur dong jangan sama saya, kayak mau nawar barang aja," ujarnya berseloroh.