Ini reaksi Ketua DPRD DKI disebut dalam rekaman suap Raperda

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi enggan menanggapi adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Pantai Utara, dan Pulau-pulau Kecil. Meski namanya masuk dalam bukti rekaman yang diputar di Sidang Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (13/7) kemarin.

"Kan mereka nyebut nama gua, tapi kan bukan suara gua. Silakan tanya ke orangnya. Sudah lah, gua enggak comment aja lah. Gua diam aja lah," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/7).

Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada para wartawan untuk menanyakan kebenaran soal adanya keterkaitan dirinya kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Sebab, Sanusilah yang menyebut adanya keterlibatan Prasetio dalam pembagian suap reklamasi ini.

"Konfirmasi aja ke dia (Sanusi). Lihat fakta hukum aja. Tanyakan pada Sanusi dong," terangnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini memastikan dirinya akan hadir dalam persidangan sebagai saksi. Alasannya sebelumnya dia juga selalu memenuhi panggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya.

"Pasti hadir sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik," tutup Prasetio.

Sebelumnya dalam persidangan, Jaksa Ali Fikri sempat memutar rekaman percakapan salah satu saksi persidangan, yakni Manajer Perizinan Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung, dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, pada 17 Maret 2016.

Dalam percakapan tersebut, Pupung diduga menjanjikan pemberian uang kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Janji tersebut diucapkan agar anggota DPRD DKI Jakarta menghadiri rapat paripurna sehingga jumlah peserta rapat dapat memenuhi syarat pengambilan keputusan terkait rancangan peraturan daerah.

Namun, apabila jumlah peserta rapat paripurna tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, Pupung berencana melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya, yakni Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Gini, Bang, jadi kalau misalnya nanti jam 14.00 lewat tidak ada apa-apa, saya lapor Bos (Aguan) supaya dia bisa tekan Pak Prasetyo lagi," kata Pupung kepada Sanusi dalam rekaman percakapan yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor.

Dalam penjelasan kepada penyidik KPK, Pupung mengatakan, saat berbicara melalui telepon, Sanusi memastikan bahwa semua masalah dalam pembahasan raperda sudah selesai. Namun, jadwal sidang paripurna tetap mundur dari jadwal seharusnya.

Menurut Pupung, Sanusi mengatakan bahwa sejumlah anggota DPRD DKI merasa resah dan menyampaikan komplain terhadap dirinya. Sanusi sendiri merasa kesulitan mengarahkan para anggota DPRD karena tidak ditugaskan untuk mengatur agar para anggota Dewan menghadiri rapat.

Dalam rekaman pembicaraan selanjutnya, Sanusi mengatakan kepada Pupung bahwa Prasetio Edi bertindak tidak adil dalam membagikan uang bagi anggota DPRD yang lain.

"Iya, itu kan sebenarnya ngebaginya benar-benar kacau balau deh dia (Prasetyo), makannya kebanyakan. Maksud gue, banyak banget bukan kebanyakan, ngerti enggak lo, kayak enggak ada tempat lain," kata Sanusi kepada Pupung dalam rekaman percakapan.