Ini Sanksi Tegas Bagi Pendatang di Jakarta yang Tak Lapor RT Usai Mudik Lebaran

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meminta para pendatang pascamudik Lebaran 2023 untuk lapor ke RT/RW saat tiba ke Ibu Kota. Hal itu bertujuan agar warga dapat tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, tertib adminduk berguna untuk pihaknya memetakan permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan solusi yang tepat.

Permasalahan yang dimaksud adalah potensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas.

Budi menjelaskan, warga pendatang yang tak melapor Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya akan dinonaktifkan.

"Kita ada program penonaktifan NIK di mana Pak RT bisa mengusulkan warganya untuk dinonaktifkan jika Pak RT tidak mengetahui dan tidak mengenal warganya," kata Budi ketika dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (15/4).

Kemudian, jika warga pendatang belum memiliki jaminan tempat tinggal, Disdukcapil tidak akan menerbitkan dokumen kependudukannya. Sebab, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mencatat bahwa warga pendatang wajib memiliki tempat tinggal.

"Jika tidak ada jaminan tempat tinggal, di dalam aturan Permendagri 108 tahun 2019, yang menjelaskan wajib ada jaminan tempat tinggal. Jika tidak jaminan tempat tinggal tidak diterbitkan dokumen kependudukannya karena bagian dari persyaratan," jelas Budi.

"Untuk tempat kerja dan keterampilan imbauan dari kami agar mereka mempersiapkan diri dengan baik jika ingin menetap di Jakarta karena persaingan di Jakarta yang begitu ketat," tambah Budi.

Meskipun demikian, Budi mengatakan, belum ada rencana Pemprov DKI untuk memulangkan para pendatang jika tak tertib lapor ke RT/RW.

"Untuk saat ini belum (dipulangkan)," ujar Budi.

Sebelumnya, Budi mengatakan, pihaknya siap menerbitkan adminduk pascamudik Lebaran 2023. Maka dari itu, Disdukcapil meminta warga pendatang untuk tertib lapor kepada RT/RW setelah tiba di Jakarta.

"Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat. Kami juga mengimbau agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam rilis resminya, Jumat (14/4).

Budi menjelaskan, mudik Lebaran berpotensi pada bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta.

Adapun peningkatan jumlah pendatang di Jakarta pada tahun 2020 sejumlah 113.814 orang, tahun 2021 sejumlah 139.740 orang, dan tahun 2022 sejumlah 151.752 orang.

Sedangkan, data penduduk DKI Jakarta pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022 berjumlah 11.317.271 orang.

"Dari tren para pendatang tiga tahun terakhir ini, latar belakang pendidikannya beragam. Untuk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04 persen tahun 2020, 78,25 persen tahun 2021, dan 78,49 persen tahun 2022. Sedangkan, yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93 persen tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61 persen tahun 2021, dan menurun menjadi 45,64 persen tahun 2022," rinci Budi.

Hal ini, lanjut Budi, perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas.

Ditambah lagi, untuk Lebaran 2023, diprediksi jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20-30 persen atau sekitar 36.000-40.000 pendatang.