Ini Strategi DKI Urai Kemacetan & Persulit Kendaraan Pribadi Melintas di Jakarta
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya dengan menekan warganya untuk menggunakan transportasi umum.
Perlahan-lahan cara pemprov untuk mengurangi kemacetan di Jakarta mulai terasa. Ini dibuktikan dari lembaga pengukur tingkat kemacetan kota-kota di dunia, TomTom Traffic Index, Jakarta berada di peringkat ke 7 kota termacet di dunia tahun 2018. Turun 8 persen dibandingkan tahun 2017 yang berada di posisi 4 dunia.
Ini cara Pemprov mengurangi kemacetan di Jakarta:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta Tahun 2020
DKI Jakarta akan mengimplementasikan skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) mulai 2020. ERP Diketahui sudah lama diwacanakan.
"Perlu dipahami kebijakan ganjil-genap merupakan kebijakan antara, tahun depan kita masuk ERP," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Blok F Balaikota DKI Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Meskipun saat sistem ganjil-genap sudah mengurangi tingkat kemacetan hampir 30 persen, sistem jalan berbayar akan lebih efektif untuk mengurangi volume kendaraan di Ibu Kota Jakarta ini.
"Karena itu, bagi yang berpikir untuk membeli dua mobil akibat ganjil/genap harus dipikirkan kembali karena tahun depan economic skill-nya itu sangat tinggi," kata Syafrin.
Ganjil Genap Diperluas
Untuk mempersulit kendaraan melintas di jalanan Ibu Kota, DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Terdapat 25 ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap, di antaranya yakni jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Ada pula Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1- simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, dan Jalan DI Panjaitan.
Lalu, Jalan Pramuka, Jalan Gunung Sahari, Jalan Stasiun Senen, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya sisi Barat, Jalan Salemba Raya sisi Timur (simpang Jalan Paseban Raya - simpang Jalan Diponegoro), Jalan Ahmad Yani, dan Jalan S Parman.
Kemudian pembatasan pemberlakuan sistem ganjil genap tidak berlaku pada Sabtu, Minggu dan libur Nasional. Pelaksanaannya berlangsung pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.
Memiliki Transportasi Massal
DKI Jakarta terus menggenjot agar warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Saat ini Pemprov DKI memiliki Transjakarta, ada MRT, dan sebentar lagi warga Jakarta akan menikmati Lintas Rel Terpadu atau LRT.
Tapi yang menjadi unggulan pemprov adalah program Jak Lingko integrasi antar moda transportasi umum. Sistem Jak Lingko mengintegrasikan mulai bus besar, medium, Transjakarta, kereta MRT dan LRT.
Dengan transportasi umum yang nyaman dan aman diharapkan warga Jakarta berpindah haluan dari menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Sehingga angka kemacetan di Jakarta dapat berkurang.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaRisal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.
Baca SelengkapnyaHal ini juga dinilai menjadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.
Baca SelengkapnyaJakarta dan macet dua hal yang sulit dipisahkan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Baca Selengkapnya