Ini syarat yang diajukan pengelola metro mini gabung Transjakarta
Merdeka.com - Delegasi Forum Komunikasi Pengusaha Metromini DKI Jakarta (FKPM) baru saja menyambangi Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuannya, Mereka mengaku siap untuk segera bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Koordinator FKPM DKI Jakarta Rimnot PS meminta agar niatannya tersebut dapat difasilitasi oleh DPRD DKI Jakarta. Dia berharap pihaknya dapat dipertemukan dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta untuk merealisasi penggabungan itu.
Selain itu, bila bergabung dengan Transjakarta, Rimnot juga meminta agar metro mini bisa dipermudah dalam pengurusan KIR dan minta untuk dibuatkan yayasan sendiri.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Siapa yang dipanggil Polda Metro Jaya? Polisi kembali memanggil Juru Bicara Tim Pemanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono untuk memberikan klarifikasi, terkait kasus dugaan Polisi tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Kapan Polda Metro Jaya akan gelar perkara? 'Setelah itu dijadikan satu dilakukan gelar perkara,' ucap dia.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
"Kalau FKPM tidak mungkin gabung dengan pihak kopaja, makanya kita minta untuk dibuatkan yayasan saja," kata Rimnot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/1).
Di tempat yang sama, Anggota Komisi B Syarifudin didampingi anggota komisi lainnya, yaitu Nasrullah, Sereida Tambunan, Judistira Hermawan dan Ong Yenny mengatakan akan segera menyampaikan keluhan pihak metro mini kepada Dishub DKI.
"Sebenarnya sudah disampaikan dalam rapat komisi B dan unsur terkait beberapa waktu lalu, namun akan kita fasilitasi keluhan tersebut," ujar Syarifudin. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaRatusan angkutan umum bus kecil bekas Mikrolet, APB, dan Jaklingko Mikrotrans memadati jalan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaSelain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.
Baca SelengkapnyaSeluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaApriastini menyampaikan, penyesuaian layanan dilakukan agar mobilitas masyarakat yang menggunakan Transjakarta dengan rute-rute terdampak tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaJoseph bilang Transjakarta rute 10M tersebut menggantikan Metro Mini T41 yang setop beroperasi usai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaIwan juga menyebut bahwa kajian tersebut tengah dimatangkan agar dua transportasi berbasis rel ini siap dijadikan satu.
Baca Selengkapnya"Kereta api ini adalah karya bangsa, pasti banyak yang kami baru belajar. Kami tidak mengelak bahwa sistem operasi belum sempurna," kata Menhub Budi.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI agar jalur TransJakarta tetap steril dari kendaraan selain bus TransJakarta.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaRatusan sopir angkot menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Rabu (2/10).
Baca Selengkapnya