Inspektorat Periksa Lurah Hingga Anggota PPSU Soal Perploncoan Honorer di Jelambar
Merdeka.com - Inspektorat DKI Jakarta akan mengecek dugaan kasus perpeloncoan lain yang terjadi saat perekrutan tenaga honorer atau PPSU di DKI. Ini merupakan tindaklanjut usai viralnya anggota PPSU di Jelambar direndam di got.
Kepala Inspektorat DKI Michael mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti apabila ada lagi laporan seperti kasus PPSU direndam di got Jelambar.
"Kalau gitu kita akan cek lagi, harus kita lihat. Kita akan cek," katanya saat dihubungi, Senin (16/12).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
Saat ini, Inspektorat tengah memeriksa banyak pihak terkait dugaan perploncoan tenaga honorer di DKI. Pihak yang diperiksa mulai dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi hingga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang direndam di got.
"Panitia, PPSU nya sudah kita periksa tinggal kita tunggu laporan dari Inspektorat Jakarta Barat. Kan teman-teman yang turun ke lapangan," jelasnya.
Menurut Michael, apabila terbukti bersalah maka lurah bisa dikenakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Ya kalau di situ PP ada hukuman ringan sedang berat. Dibebastugaskan ya tergantung atasan langsungnya," tegasnya.
Ketua DPRD DKI Minta Lurah Jelambar Dicopot
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta DKI untuk mencopot Lurah dan Sekretaris Lurah Jelambar jika terbukti melakukan perpeloncoan.
"Harus ada tindakan tegas, dicopot semua oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekrutan PPSU yang baru,” kata Prasetyo.
Dari laporan yang ia terima, Prasetyo menyebut kejadian tersebut bukan yang pertama kali.
"Ini bukan yang pertama ya, udah ada kejadian di tempat lain juga. Copot semuanya dari lurah, sekel, kasie-kasie yang terlibat di sana," tegasnya.
Berendam di Got Merupakan Kegiatan Keakraban
Sebuah got di Jelambar, Jakarta Barat mendadak jadi perbincangan usai video berdurasi 47 detik tersebar di media sosial. Isi video tersebut merekam sejumlah orang, laki-laki dan perempuan, berdiri sambil berbaris dua banjar di dalam got.
Yang menjadi pembicaraan publik, khususnya politisi, kegiatan tersebut dilakukan bagi petugas honorer K2 DKI Jakarta yang ingin diperpanjang kontrak kerjanya.
Merdeka.com mengonfirmasi adanya kabar 'syarat tak tertulis' bagi honorer yang ingin perpanjang kontrak dengan merendam diri di got.
Budiman, bukan nama sebenarnya, membantah isu tersebut. Kepada merdeka.com Budiman mengatakan saban tahun aktivitas seperti itu kerap dilakukan. Bukan sebagai syarat agar kontrak diperpanjang, melainkan ajang membangun keakraban bagi tenaga honorer baru dengan yang lama.
Budiman yang bekerja sebagai PPSU sejak dua tahun lalu itu menyayangkan adanya isu liar seperti itu. Padahal, orang-orang yang masuk ke dalam got itu tidak merasa mendapat perlakuan intimidasi.
"Sebenarnya sih kita emang ngajuin sendiri. Nih buat anak baru-baru mendingan kita nyemplung aja biar kita sama rata," kata Budiman saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (15/12).
Aksi nyebur di got dikatakannya tidak hanya dilakukan di Kelurahan Jelambar saja. Ia pun mengaku heran kegiatan di got pada Selasa (10/12) siang itu menjadi polemik.
Memang, kata Budiman, sebagian orang yang ada dalam video itu akan melakukan perpanjangan kontrak. Namun, pertimbangan apakah diperpanjang atau tidak suatu kontrak ada tes yang harus dilalui.
"Entar ada tes tulis, tes wawancara, ada lagi. Enggak (syarat perpanjang kontrak berendam di got). Itu bohong yang seperti itu," kata dia.
Sementara itu, merdeka.com belum bisa menghubungi Lurah Jelambar.
Sebelumnya, viral beredar video Pegawai honorer K2 di lingkungan DKI Jakarta disuruh masuk ke dalam got saat perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP). Diketahui, peristiwa itu terjadi di Jelambar, Jakarta Barat.
Seluruh pihak yang terlibat pun telah diperiksa. Termasuk salah satunya adalah Lurah Jelambar, Agung Triatmojo
"Seluruh Panitia dan dan Lurah selaku kepala unitnya diperiksa Tim Gabungan Inspektorat dan BKD, tingkat provinsi hingga Jakarta Barat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca SelengkapnyaJika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaJumlah transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin turut diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait allokasi anggaran Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPahala saat ini belum bersedia membongkar identitas pihak-pihak yang diperiksa harta kekayaannya itu.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca Selengkapnya