Jadi korban KDRT, silakan lapor ke Ahok
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) akan mulai melayani aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kepala BPTSP DKI Jakarta, Noor Syamsu menceritakan, saat menggelar sidak ke kantornya pada 2 Januari lalu, Ahok meminta jajarannya menerima segala bentuk aduan masyarakat. Nantinya, pengaduan ini akan ditindaklanjuti pihak kelurahan, kecamatan dan kantor wali kota.
"Semua keluhan dan aduan apapun yang menyangkut urusan masyarakat harus kami terima, misalnya KDRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Bagaimana hubungan Ahok dan Puput? Walaupun usia mereka berbeda jauh, keluarga mereka kini hidup dalam keharmonisan. Mereka bahkan diberkahi dengan dua anak yang bernama Yosafat dan Sarah Eliana.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
Setelah itu, aduan warga akan dibahas bersama unit atau dinas terkait. Untuk permasalahan KDRT, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
"Begitu ada keluhan harus diterima, pegawai kami yang harus sibuk mencari unit terkait untuk menangani aduan itu," jelas Noor.
Noor mengatakan, pada 21 Januari nanti, BPTSP akan menandatangani perjanjian nota kesepahaman dengan P2TP2. Tujuannya untuk menindaklanjuti kasus KDRT.
"Kami minta P2TP2A mengirim psikolog di unitnya ke PTSP Provinsi. Nanti terserah mereka, psikolog itu stay di sini setiap hari atau seminggu sekali," jelasnya.
BTPSP DKI Jakarta akan menyediakan ruang khusus konsultasi di kantornya untuk pengadu KDRT. Mereka juga akan mendapatkan bantuan konsultasi dengan psikolog yang telah disediakan P2TP2A.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaSahroni menilai, pihak kepolisian harus responsif terhadap laporan korban, demi meningkatkan kepercayaan warga atas kinerja mereka.
Baca SelengkapnyaKPAI saat ini berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, Brigpol AK juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Baca SelengkapnyaPembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca SelengkapnyaBintang menyebut, perempuan dan anak-anak selama ini kerap menjadi korban kekerasan sehingga tergolong kelompok rentan.
Baca SelengkapnyaKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah memiliki ruang ruang pengaduan terhadap pelapor kasus kekerasan pada anak yang akan direspon cepat.
Baca SelengkapnyaKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan juga memberikan pendampingan terhadap pelajar pelaku kekerasan dan perundungan di SMA Binus School Serpong.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaKesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.
Baca SelengkapnyaMelalui program 'Lapor Mas Wapres', Gibran membuka pintu Istana Wakil Presiden untuk masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan, saran maupun gagasan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengapresiasi program Lapor Mas Wapres yang telah dibuat oleh Giban Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya