Jakarta jadi kota paling tak aman di dunia, ini pembelaan Djarot

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Berdasarkan survei yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta menjadi kota paling tidak aman sedunia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak membantah hasil survei tersebut. Dia mengaku tengah berperang melawan preman.

"Memang, makanya kami buat program untuk memberantas preman di Jakarta. Dan kami bisa meminimalisir penyakit masyarakat ini," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).

Bahkan dia meragukan, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membuat Jakarta bebas dari kriminal. Sebab berdasarkan pengalamannya tidak ada kota berkembang yang bebas dari kejahatan.

Orang lain juga bertanya?

"Hampir tidak ada (kota bisa zero crime), tunjukan pada saya kalau memang ada," tegasnya.

Direskrimum Polda Metro Jaya Heru Pranoto menambahkan, selama sebulan terakhir pihaknya menghimpun terjadi kejahatan menggunakan senjata tajam dan api.

"Memang dalam bulan kemarin semenjak tanggal 31 Desember hingga 27 Januari itu kejahatan menggunakan senjata tajam dan senjata api memang mengalami peningkatan," jelasnya.

"Ada sekitar sepuluh kejadian, dari sepuluh sudah ungkap tujuh kejadian, jadi masih ada tiga kejadian. Dan dari tiga kasus ini kita upayakan untuk kami ungkap pelakunya," tutupnya.

sebelumnya, survei digelar Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai kualitas keamanan 50 kota (the Safe City Index) telah dilansir kemarin. Hasilnya, Jakarta dinobatkan sebagai kota paling tidak aman sejagat, dengan skor 53,71.

Skor itu sangat jauh dibandingkan Tokyo, Ibu Kota Jepang, yang memuncaki daftar tersebut dengan skor 85,63. Jakarta menjadi kota negara anggota G20 yang masuk daftar selain Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Survei dari majalah ternama ini memperhitungkan keamanan warga, keamanan infrastruktur, keamanan digital, hingga jaminan kesehatan. Turut diperhatikan adalah jumlah angka kejahatan, jumlah warga meninggal akibat kematian tidak wajar, serta kemampuan teknologi informasi pemerintah setempat memantau aktivitas kejahatan.

(mdk/ian)