Jaksa apresiasi putusan hakim vonis Ahok bersalah & 2 tahun penjara

Merdeka.com - Majelis Hakim telah memutus bersalah Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama lantaran menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Vonis dua tahun penjara jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ahok dijatuhi satu tahun penjara dua tahun masa percobaan.

Ketua JPU Ali Mukartono menghormati keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam kasus ini. Walaupun ada perbedaan pendapat antara pihaknya dengan Majelis Hakim, itu merupakan hal yang biasa dan normal saja.

"Kita hormati semua bentuk putusan pengadilan. Termasuk perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Tapi finishnya ada di putusan hakim. Semua putusan hakim akan kami laksanakan termasuk di dalamnya tadi ada penetapan semua akan kami laksanakan. Beda pendapat wajar kan gitu," katanya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Dia mengungkapkan, proses penahanan terhadap Basuki atau akrab disapa Ahok itu langsung dilakukan usai adanya vonis Majelis Hakim. Namun, Ali tidak dapat memastikan sejauh mana proses penahanan akan dilakukan.

"Itu namanya penetapan yang ada di putusan jadi bukan eksekusi. Tetapi pelaksanan penetapan hakim yang ada di putusan. Sekarang masih proses administrasi di Cipinang," jelasnya.

Ali menerangkan, Ahok saat ini bukan berstatus sebagai narapidana sekalipun langsung dilakukan penahanan. Karena mantan politisi Gerindra itu masih berstatus sebagai tahanan, sehingga rencananya akan diinapkan di Rutan Cipinang, bukan lapas.

"Bukan eksekusi jadi namanya masih tahanan bukan narapidana. Makanya dia di rutan. Kalau vonis bukan positif negatif. Memang dimungkinkan masing-masing punya otoritas," tutupnya.