Jalan Berliku PKS Ingin Tempati Kursi Wagub DKI Jakarta

Merdeka.com - Sudah berbulan-bulan kursi Wagub DKI Jakarta kosong. Siapa yang menggantikan Sandiaga Uno sejak mencalonkan diri sebagai cawapres, masih menjadi tanda tanya. Calon kuat adalah kursi wagub DKI akan diisi oleh politikus PKS.

Namun, tak mudah bagi PKS untuk dapat kursi wagub DKI. Ada perjuangan dan jalan berliku mendapatkan kursi wagub. Bahkan sempat terjadi gesekan antara elite PKS dan Gerindra. Dua partai ini memang menjadi pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017.

Berikut cerita jalan berliku PKS tempati kursi wagub DKI Jakarta:

Sempat Ditolak Fraski di DPRD

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji pernah mengatakan DPRD DKI akan menolak tiga orang calon wagub yang diajukan PKS. Ketiga nama tersebut adalah Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Suhaimi.

Menurut Ongen, ketiga kandidat pengganti Sandiaga Uno tidak memiliki kemampuan memimpin dan tak paham persoalan Jakarta.

"Saya bukan menolak atau tak suka dengan kader PKS. Tetapi, saya kasihan dengan Jakarta kalau dipegang dengan orang yang salah," kata Ongen di DPRD DKI beberapa waktu lalu.

Safari Politik

Walau mengalami penolakan tidak menyurutkan kader PKS untuk bersilahturahmi, berkunjung ke fraksi-fraksi di DPRD. Tujuannya untuk memperkenalkan kader-kader PKS yang kelak menjadi wagub. Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu dan anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, berkunjung ke Fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 22 Januari 2018. Kemudian keesokan harinya, Rabu, 23 Januari ketiga cawagub tersebut mengunjungi Fraksi PDI Perjuangan.

"Ini baru dikenalin (cawagub). Pak Suhaimi kan kita berteman setiap hari bertemu, sifatnya silaturahim," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI.

Kemudian Selasa, 29 Januari 2019 ketiga cawagub tersebut mengunjungi Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali menyebut dengan bersilahturahmi dapat terjalin komunikasi dengan para anggota dewan.

Mengikuti Fit and Proper Test

Tidak hanya bersilahturahmi ke DPRD, para kader PKS ini harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Tujuan dari fit and proper test ini untuk menyaring dari tiga kandidat menjadi dua kandidat yang akan diajukan ke DPRD DKI.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, dalam rangkaian fit and proper test yang digelar tertutup tersebut ketiga cawagub ditanyakan mengenai rencana kerjasama Pemprov DKI Jakarta. "Ditanyakan oleh para panelis kepada kandidat yang didalami adalah bagaimana rencana kerja sama dengan Pemda penyangga," kata Syakir, Minggu (27/1).

Tak hanya itu, dia menyebut tim panelis juga mempertanyakan lebih dalam mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta dan beberapa kerjasama lainnya. Syakir menyatakan ketiganya dapat menjawab dengan baik.

"Terkait dengan DPRD, kemudian juga support untuk pencapaian visi-misi gubernur seperti apa, dan isu-isu Jakarta," ujar dia.

Sepakat Dua Nama

Setelah melewati berbagai drama, PKS dan Gerindra sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu menjadi cawagub DKI sebagai pengganti Sandiaga Uno.

"Alhamdulillah kami telah sepakat dan telah terima hasil fit and proper. Yang pertama, Pak Agung Yulianto Julianto, dan Pak Ahmad Syaikhu," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/1).

PKS dan Gerindra sepakat menandatangani surat pengajuan cawagub hari ini. Setelah itu, surat akan segera disampaikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD DKI.

Segera Diserahkan ke Anies

Anies Baswedan akan menerima surat untuk nama-nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) pengganti Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, surat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari sejumlah pengurus daerah dari PKS dan Gerindra.

"Mereka memang berencana menyerahkan suratnya tapi surat itu ketika diserahkan harus disertakan delapan tanda tangan, yakni sebanyak dua di tiap jenjang DPW wilayah Jakarta (untuk) PKS, di dua wilayah Jakarta (untuk) Gerindra," kata Anies seperti dilansir dari Antara.