Jalan terjal Ahok menuju DKI 1, lewati FPI hingga KMP DKI

Merdeka.com - Sejak Joko Widodo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014, perebutan kursi DKI 1 menjadi ramai diperbincangkan. Saat itu, hanya nama Basuki Tjahaja Purnama yang menonjol untuk menggantikan Jokowi, sapaan Joko Widodo.

Ahok, sapaan Basuki, kala itu sudah merasa posisinya sebagai wakil gubernur paling pas menjadi DKI 1. Tapi dalam perjalanannya, sejumlah pro dan kontra mulai bermunculan.

Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai pengusung di Pilgub 2012 ikut berebut merasa yang paling pantas. Tapi Ahok bersikukuh secara aturan posisinya sebagai wakil gubernur paling cocok.

Aral lintang yang dihadapi Ahok tak berhenti sampai di situ. Latar belakang Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Nasrani juga dijadikan alat untuk menolak mantan bupati Belitung Timur itu memimpin ibu kota oleh segelintir orang.

Tetap santai menanggapi semua serangan itu, kini Ahok bisa bernapas lega. Lewat perintah Mendagri, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan Rapat Paripurna Istimewa pengumuman Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, melalui Keppres yang dikeluarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI, Ahok diputuskan dilantik hari ini, Rabu (19/11). Berikut cerita perjuangan Ahok hingga akhirnya akan dilantik:

Bolak-balik di demo dan dicaci maki FPI

Ormas FPI paling frontal menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Penolakan itu juga mereka tunjukkan dengan melakukan demo berkali-kali bahkan sampai ricuh.Tak sekadar berdemo, dalam orasinya massa FPI juga mencaci maki Ahok dengan perkataan tak pantas. Mereka juga menemui wakil pimpinan DPRD yang tak pro Ahok agar aksinya mendapat dukungan."Ahok enggak boleh turun ke kampung-kampung, kalau sampai dia turun ke kampung kite timpukin pakai telur busuk," kata orator dengan logat Betawi yang kental melalui pengeras suara.Dalam demo itu, mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (UDI) Sri Bintang Pamungkas juga terlihat di sana. Dia juga menolak Jakarta dipimpin Ahok."Ahok itu sok pintar, belum kerja apa-apa, omongannya sombong. Kalau minoritas itu jangan gede kepala, harus tahu diri. Udah layak Ahok itu harus pergi, anggota DPRD jangan takut untuk bersuara," serunya.Geram dengan ulah mereka, Ahok mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI yang dinilainya tak layak ada di Indonesia.

Dipolisikan FPI

Aneh tapi nyata. Ormas FPI yang berdemo anarkis hingga mencaci-maki Ahok malah melaporkan mantan bupati Belitung Timur itu ke Polda Metro Jaya.FPI melaporkan Ahok terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ahok terhadap FPI. Kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro, menyatakan ada beberapa bukti yang harus dilengkapi sebelum membuat laporan polisi setelah melakukan konsultasi dengan petugas SPK."Bukti print out berita media tidak dipakai karena itu kalau keberatan ke Dewan Pers. Kita suruh melengkapi video omongan dia (Ahok) pada menit ke berapa," kata Sugito di Mapolda Metro Jaya Jakarta.Sugito menyatakan malam ini akan melengkapi kekurangan bukti itu. Dirinya berharap laporan kliennya dapat segera diterima polisi."Kita usahakan melengkapi malam ini. Semoga bisa langsung diproses," terang dia.

FPI buat gubernur tandingan

Ada kejadian lucu di tengah-tengah demo FPI sepekan lalu. Salah satu tokoh FPI Fahrurozy, mengancam akann membentuk gubernur tandingan untuk melawan Ahok."Artinya kalau suara masyarakat tidak dilayani dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa, maka akan ada gubernur tandingan. Kami jamin kalau ada pemilihan lagi, Ahok tidak bakal terpilih," kata Fahrurozy saat diwawancarai wartawan di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/11).Ditanya soal sosok yang akan diajukan sebagai gubernur tandingan, Fahrurozy mengatakan dirinya siap bila rakyat menghendaki. Bahkan dia menantang Ahok untuk digelar pilkada ulang."Kalau itu memang harus kenapa tidak? Amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu DPRD dan Kemendagri harus menyikapi ini. Saya yakin Ahok dapat satu persen (suara)," katanya.

Kubu M Taufik buat Paripurna tandingan

Pertarungan antara koalisi di DPR juga merembet ke DPRD DKI. Fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih mengancam akan membuat Paripurna tandingan menyikapi Rapat Paripurna Istimewa pengumuman Ahok sebagai gubernur DKI.KMP DKI mempersoalkan dasar hukum pelantikan Ahok sebagai gubernur. Karena itu, empat pimpinan DPRD DKI Ferrial Sofyan, Lulung Lunggana, Triwisaksana dan M Taufik tak hadir saat rapat paripurna istimewa pengumuman Ahok sebagai gubernur.Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi inilah memicu ketegangan baru hingga KMP mewacanakan pembentukan paripurna tandingan."Minggu depan akan kami gelar rapat paripurna. Dewan harus jalan sesuai agenda. Tongkat yang miring jangan harapkan bayangannya tegak," kata M Taufik.

Taufik surati Jokowi minta tunda pelantikan Ahok

Jika tak ada halangan, Ahok akan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, besok. Presiden Joko Widodo yang akan melantiknya langsung.Masih tetap ngotot penunjukan Ahok tak sah, fraksi di DPRD DKI yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) lantas berkirim surat ke Presiden."Kami sudah mendiskusikan, hasil rapat temen-temen dari KMP DKI untuk menanggapi soal hal-hal yang berhubungan dengan Ahok, kaitan Ahok dalam pengisian jabatan gubernur," kata Ketua KMP DKI Jakarta, M Taufik.M Taufik menyampaikan hal itu didampingi Triwisaksana (PKS), Lulung Lunggana (PPP versi SDA), dan Ferrial Sofyan (Demokrat).Menurut Sani, sapaan akrab Triwisaksana, KMP akan mengambil tiga langkah politik strategis menanggapi pelantikan Ahok. Pertama, pihaknya akan mendaftarkan ke PTUN terkait dengan surat ketua DPRD ke presiden berkaitan usulan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta."Karena kemarin rapat, kita anggap cacat prosedural dan komitmen," tegas Sani.Langkah kedua, jelas dia, DPRD secara resmi akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memohon penangguhan pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sampai rekomendasi atau fatwa hukum dari Mahkamah Agung (MA) keluar."Ketiga, kita akan sesegera mungkin konsultasi ke MA agar dapat kejelasan hukum, ini diambil agar legitimasi dari pelantikan gubernur jadi lebih kuat lagi, apa dasar pendapat hukum dari MA," jelas Sani."Kita juga akan konsultasi ke DPRD agar persoalan ini melibatkan DPR. Itu tiga langkah politik DPRD, semua koridor dan tata tertib," tandasnya.