Janji manis Ahok benahi Transjakarta hingga tendang APTB
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berniat membenahi transportasi di Jakarta. Salah satunya, dengan memperbaiki angkutan massal.
Langkah Ahok ini dimulai dengan janji bakal menambah armada bus Transjakarta. Hal itu karena melihat banyaknya animo masyarakat menggunakan bus yang tarifnya terbilang terjangkau ini.
Tak hanya itu, Ahok juga meminta Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang lewat jalur Transjakarta ikut menyesuaikan dengan perbaikan yang sedang digagasnya. APTB diminta menggunakan sistem pembayaran rupiah per kilometer.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Kenapa buruh Semarang menolak Tapera? 'Setelah 50 tahun, uang iuran itu baru akan terkumpul Rp48 juta. Lima puluh tahun lagi, mana ada harga rumah Rp48 juta. Rumah saat ini paling murah saja Rp155 juta. Jadi ini cuma akal-akalan pemerintah saja. Menurut kami ini bukan jaminan sosial,' kata Aulia Hakim, sekretaris KSPI Jateng, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (10/6).
-
Siapa yang menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
Namun, pihak APTB ternyata tak mau memenuhi permintaan Ahok tersebut. Ujung-ujungnya, APTB dilarang beroperasi di Jakarta. Mereka hanya diperbolehkan mengaspal sampai perbatasan Ibu Kota.
Berikut janji manis Ahok benahi Transjakarta sampai melarang APTB cari penumpang di Jakarta, seperti dihimpun merdeka.com, Kamis (7/5):
Tambah armada Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan alasan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tak kunjung menerima sistem pembayaran per kilometer karena merasa diperlukan penumpang. Apalagi jumlah bus Transjakarta saat ini masih kurang."Tahu enggak kenapa dia berani ngancam? Kamu nggak cukup bus. Dia pikir orang akan teriak kan bus Transjakarta enggak cukup nih. Biarin saja, Juni paling datang busnya," jelas Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (6/5).Oleh karena itu, Ahok akan memberi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Transjakarta untuk menambah jumlah armada bus. Sehingga APTB tidak akan mengangkut penumpang di halte Transjakarta."Saya tahun ini akan PMP-kan uang besar-besaran kepada Transjakarta. Kami suruh produsen siapin mobil. Kami siapin uang, kami beli saja, jadi enggak usah ngancam-ngancam kami lagi," imbuh mantan Bupati Belitung ini.
Larang APTB masuk Jakarta
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) konsisten menolak aturan pembayaran rupiah per kilometer saat masuk jalur khusus Transjakarta. Menanggapi persoalan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, memutuskan APTB tak boleh lagi melintas di Jakarta."Kami dapat surat dari Organda yang menyatakan akhirnya memilih yaitu APTB hanya sampai pinggiran Jakarta," kata Kabid Angkutan Darat Dishub Jakarta, Emanuel, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (5/5).Meski sudah ada putusan, dia belum bisa memastikan kapan aturan itu APTB dilarang melintas Jakarta akan diberlakukan. Menurutnya, akan ada pembahasan lebih detil dengan pihak operator dan organda."Kami akan mencoba memberikan alternatif kepada penumpang APTB untuk misalnya Bogor biasanya sampai Grogol, nah ini cuman sampai Halte Cawang UKI misalnya seperti itu. Pokoknya kita bahas dulu detailnya. Kajian saya harap satu minggu bisa, tergantung juga dengan kesepakatan," jelasnya.
Ganti APTB dengan Kopaja dan Kopami
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menambah jumlah bus Transjakarta jika pihak Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tidak menerima opsi sistem pembayaran rupiah per kilometer. Selanjutnya, APTB dilarang melalui jalus Transjakarta."Kami tambah bus aja. Kan dia (APTB) musti turun di ujung aja. Ya dia turun di ujung, ya dia naik ini aja," jelas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/5).Tak hanya itu, Ahok memasukkan armada bus Kopaja dan Kopami untuk menggantikan bus APTB. Kedua jenis bus tersebut telah sepakat dengan pembayaran rupiah per kilometer."Kami akan terapi, kami akan masukin Kopaja, Kopami. Jadi yang sudah mau terintegrasi rupiah per kilometer itu adalah jenis Kopaja, Kopami. Jadi kalau APTB enggak ada ya sudah, kami gantikan dengan Kopaja, Kopami tapi yang besar," pungkas dia. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaDishub DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan umum dengan status ekonomi penumpang.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaTransJakarta pun menyampaikan bahwa sementara waktu pihaknya juga tidak melayani Halte Danau Agung-JIS.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaTarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar tarif Transjakarta akan disesuaikan dengan status ekonomi peenumpang.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaViral parkir liar di sekitar Taman Lapangan Banteng.
Baca Selengkapnya