Follow
Jawab Budi Waseso, Djarot tak mau gegabah tutup diskotek Illigals
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai kurang tegas dalam menindak diskotek yang di dalamnya terdapat narkoba, khususnya diskotek Illigals. Mendegar hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mau gegabah melakukan penindakan.
"Kita selalu kerja sama dengan BNN. Pemda enggak bisa langsung operasi loh, nanti dianggap mencari-cari loh. Karena itu harus dari pihak kepolisian," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/3).
Apa yang dikatakan Djarot ini sekaligus menjawab Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidi Waseso yang menilai Pemprov DKI Jakarta tidak konsisten dalam menutup diskotek yang di kedapatan narkoba.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan bahwa aturan pemda sudah jelas dalam menindak lanjuti diskotek yang di dalamnya terdapat narkoba. Pemprov DKI akan segera menutup diskotek tersebut jika dua kali kedapatan memiliki narkoba.
"Pasti. Pasti. Kalau aturan kita jelas. Kalau narkoba kemudian operasi dia kena sekali kemudian yang kedua langsung kita tutup," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidi Waseso kecewa dengan upaya penindakan Pemprov DKI Jakarta tidak menutup diskotek Illigals, Jakarta Barat. Padahal, saat penggerebekan didapati pengunjung yang positif menggunakan narkoba.
"Hasil operasi yang ada di DKI, Khususnya di tempat hiburan malam di beberapa tempat semua pengujungnya positif narkoba, maka kita sudah membuat surat kepada Pemerintah DKI untuk tempat-tempat hiburan malam tersebut ditutup sesuai dengan perjanjian yang lalu," ujar Kepala BNN Komjen Budi Waseso.
Kekecewaan Budi bukan tanpa alasan. Ia menilai Pemprov DKI melanggar komitmen pemberantasan narkoba yang sudah disepakati dengan BNN beberapa waktu lalu.
"Jika tidak ditutup maka sama saja Pemerintah DKI tidak komitmen, dan melakukan pembiaran terhadap pengedaran narkoba di DKI Jaya, saya berharap Pemerintah DKI tidak mentolerir hal ini," tegasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya