Jawab Anies, Ahok sebut KJP lebih baik dari program Kemendikbud

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang disampaikan lawan politiknya Anies Baswedan. Sebab Ahok mengaku tidak pernah melarang warga untuk menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ahok mengatakan warga ibu kota yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan bisa mendaftarkan diri agar dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ahok sebut KJP sudah dikaji oleh world bank atau Bank Dunia, untuk besaran rupiah yang diberikan kepada warga.

"Secara etika kamu enggak boleh ambil dua bantuan. Apalagi KJP sudah diriset oleh Bank Dunia. Untuk memenuhi kebutuhan berapa," katanya di RPTRA Kecapi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (31/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, telah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, dia menilai program bantuan pendidikan milik Pemprov DKI Jakarta lebih baik dibandingkan yang ditawarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sebetulnya bukan menolak KIP. Saya sudah lapor presiden. Saya lapor presiden, sebaiknya Kemendikbud jangan malas cari data. Karena data yang paling lengkap, kan KJP. KJP kami sudah dinaikan. Dari Rp 200-Rp 650 ribu per bulan loh. Sedangkan KIP Rp 750 ribu per tahun," terangnya.

Bahkan, Ahok menegaskan warga Jakarta bisa mendapatkan dan memiliki KIP. Tapi, menurutnya, itu tidak sesuai dengan azas keadilan. Sebab, pembagiannya akan tidak merata dengan daerah lain yang masih kekurangan biaya untuk pendidikan dan belum mendapat KIP.

"Sekarang kalau KIP dirancang bantu daerah lain di luar Jakarta. Kenapa mereka boleh enggak tarik kontan karena hampir semua enggak ada debit. Jadi KIP dirancang Pak Jokowi sebetulnya bukan untuk Jakarta. Kecuali orang Jakarta sekolah di luar Jakarta," tutupnya.

Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan anggaran KJP untuk sekolah negeri, SD/MI/SDLB menerima bantuan sebesar Rp 210.000. Untuk jenjang SMPN/MTS/SMPLB, siswa mendapat bantuan Rp 260.000.

Adapun untuk SMAN/MA/SMALB bantuannya lebih besar lagi, yaitu Rp 375.000 dan SMKN mendapat Rp 390.000. Sementara besaran uang jajan maksimal per bulan untuk SD Rp 100.000, SMP Rp 150.000, dan Rp 200.000 untuk SMA.

Penarikan tunai hanya dapat dilakukan per minggu sebesar Rp 50.000 melalui ATM. Sementara untuk sekolah swasta, SPP akan didebit otomatis ke rekening sekolah.

Sebelumnya, Anies yang juga mantan Mendikbud itu menyalahkan Ahok yang menolak menerima KIP masuk ke Jakarta. Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari KJP.

Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak. Sebab, Anies menilai dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang.

"Ini (KIP) program Pak Jokowi loh, tapi ditolak Gubernur DKI," kata Anies, Sabtu (29/10) malam.

Anies sebelumnya mengklaim, penolakan KIP untuk dipakai di Jakarta, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies. (mdk/dan)