Jawab PDIP, Gerindra Sebut Rumah Lapis Bisa Dibangun di Kampung Akuarium
Merdeka.com - Wakil ketua sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, tak sependapat dengan PDI Perjuangan yang menolak rencana pembangunan rumah lapis di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Syarif mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk membangun rumah tersebut.
"Itu kan bagian dari rencana pembangunan pemerintah," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).
Syarif menegaskan, pembangunan rumah lapis memang tidak dapat dilakukan bila lokasinya berada di jalur hijau. Adapun Kampung Akuarium tidak termasuk jalur hijau, justru masuk dalam zona P3 atau cagar budaya.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa warga protes pembangunan rumah Ayu Dewi? Keluhan Warga Tetangga Ayu mengeluh karena kebisingan dari proses pembangunan rumahnya yang mengganggu mereka setiap hari. Tidak hanya itu, tukang di rumah Ayu juga pernah menggunakan lahan tetangga tanpa izin.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Syarif kemudian merujuk pada Pasal 607 Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Dalam Perda tersebut menjelaskan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bisa dilakukan di seluruh zonasi, kecuali zona hijau, lindung, dan biru.
"Di situ, itu di Kampung Akuarium bukan jalur hijau. Prinsipnya boleh dibangun. Boleh dibangun, apa saja di suatu kawasan, yang bukan jalur hijau," ucapnya.
Politikus partai besutan Prabowo Subianto ini menyebut pembangunan rumah lapis di kawasan Kampung Akuarium nantinya mendapat izin bersyarat.
"Itu nantinya terbitnya IMB bersyarat. Bisa. Bisa," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mendesak Anies Baswedan mengkaji rencana pembangunan rumah lapis di kawasan Kampung Akuarium. Alasannya, rencana tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, mempertanyakan sikap PDIP terkait program pembangunan hunian empat lantai di Jakarta kepada Cagub Pramono.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca Selengkapnya“Yang penting kan saya yang melanjutkan, bukan fraksi (PDIP) saya,” ujar Pramono saat berkampanye di kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).
Baca SelengkapnyaAnies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaPramono lantang bersuara akan melanjutkan gagasan Anies meski beda pandangan fraksi
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca SelengkapnyaSuswono mengaku pernah menjadi anggota DPR RI komisi 4 sehingga memahami kondisi nelayan.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya