Jaya Suprana siap pasang badan lawan penggusuran Bukit Duri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menggusur empat RT di Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan pada akhir Mei 2016. Rencana penggusuran tersebut tidak hanya menyulut emosi warga terdampak, tetapi juga berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, budayawan Jaya Suprana meminta pemerintah menghormati dan menghargai rakyat terutama rakyat kecil. Sebab masyarakat kecil tak punya harta dan benda selain harkat dan martabat.

"Mereka hanya punya harkat dan martabat sebagai manusia dan rakyat bangsa Indonesia. Tolong hormati warga," kata Jaya saat ditemui di Sanggar Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/5).

Jika benar akan terjadi penggusuran di kampung Bukit Duri pada akhir bulan Mei, Jaya mengaku akan pasang badan menghadapi buldozer yang merubuhkan rumah warga. Dia bersama warga lainnya akan membuat rantai manusia demi mengadang alat berat yang dikerahkan pemerintahan.

"Waktu Kampung Pulo saya juga mau berdiri di depan buldozer, tapi enggak boleh sama rohaniwan. Karena kasihan takut saya kelindes. Sejak itu saya juga tidak terima. Itu pilihan terakhir saya kalau pemerintah tetap menggusur Kampung Bukit Duri," ujarnya.

Pemilik Museum Rekor Indonesia ini mengatakan, yang bisa menyelesaikan kasus ini hanyalah pemerintah. "Tinggal pemerintah bilang. Sudah ada berita katanya Luar Batang sudah tidak akan digusur. Ya tho? Kalau Luar Batang tidak digusur kenapa Bukit Duri digusur?" ungkap Jaya.

Menurut Jaya, jika kasus tersebut dinilai tidak adil. Pun dengan Kasus Bidara Cina. "Makin enggak adil lagi kan? Bidara Cina? Kali Pasir segala ini sudah kerendam. Kan warga Kali Pasir mereka punya bukti mereka tinggal di situ sebelum RI ada. Apalagi pemerintah daerah, mana ada," ungkap Jaya.

Menurut dia, kasus-kasus penggusuran itu benar-benar pelanggaran hak asasi manusia. Jika pemerintah akan tetap melakukan itu, maka hapus lah terlebih dahulu pancasila.

"Apalagi tata kota, mana ada itu. Jadi ini betul-betul pelanggaran hak asasi lah. Kalau memang mau dilakukan pancasila hapus saja," pungkas Jaya.