Jejak Formula E di Monas, Sempat Memanas Karena Aspal Akhirnya Batal Dijajal

Merdeka.com - Pertengahan 2019, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan secara resmi. Ibu Kota akan melangsungkan gelaran balap mobil listrik internasional. Event ini disebut dengan Formula E.

Sebagai tuan rumah, DKI Jakarta harus bersolek. Fokus utamanya tentu penyediaan lintasan Formula E. Diputuskanlah kawasan Monas sebagai titik Pit Stop.

PT Jakpro kemudian ditunjuk sebagai pelaksana. Diharapkan pekerjaan rampung di pertengahan 2020. Sebab kala itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ingin Formula E di Jakarta dilangsungkan Juni 2020.

Lebih kurang dana Rp305,2 miliar diajukan Jakpro untuk mempersiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Formula E. Khusus pembuatan trek dan jalur balap dianggarkan Rp67,2 miliar.

Rupanya, rencana pembuatan track Formula E dengan memakai kawasan Monas tidak berjalan mulus. Dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta, pihak Sekretariat Negara (Setneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka, menyatakan tidak memberikan izin. Pertimbangannya, proses pengaspalan hingga cagar budaya di kawasan Monas.

"Di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan apabila itu. Kemudian ada pengaspalan dan lain-lain. Ada aturannya sih Monas itu bisa digunakan sebagai apa, dan tak boleh sebagai apa. Lihat itu dulu," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

Pemprov DKI dan Jakpro harus putar otak. Mencari opsi pengganti untuk track Formula E. Tetapi, alotnya pembahasan track Formula E berbuah manis. Beberapa hari setelahnya, Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka memberi lampu hijau. Kawasan Monas boleh untuk Formula E tetapi pemprov diminta tetap memperhatikan cagar budaya.

Namun perdebatan belum usai. Sejumlah kalangan berpendapat Kompleks Monas akan rusak dengan pembangunan untuk kepentingan Formula E. Gubernur tetap disarankan mencari lokasi lain.

Pemprov DKI Jakarta bersikukuh menjadikan Monas untuk gelaran Formula E. Selain mengantongi izin Komisi Pengarah, DKI mengaku sudah berdiskusi dengan Tim Sidang Pemugaran (TSP). Meskipun Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak diajak bicara soal penggunaan Monas untuk Formula E.

Ujicoba Pengaspalan di Monas

Dinas Bina Marga DKI sudah membuat ancang-ancang. Jika pada akhirnya Monas benar-benar dipakai, maka cobblestone atau batu alam akan dilapisi aspal atau hotmix

Hotmix dipakai sudah berdasarkan standar dari Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E. Bila penyelenggaraan sudah selesai lapisan itu akan dibongkar kembali. Diklaim, model demikian juga berlaku di negara yang menyelenggarakan Formula E.

"Pekerjaannya itu pasang bongkar, seperti di tempat lain di luar negeri seperti di Roma di Meksiko juga seperti itu selesai langsung dibongkar lagi," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat itu.

Ujicoba pengaspalan untuk lintas balap Formula E di Monas sempat dilakukan akhir Februari 2020. Ujicoba ini untuk melihat teknik pelapisan paling cocok menutupi cobblestone atau batu alam di kawasan Monas. Ujicoba menggunakan dua metode yang berbeda yakni sandsheet dan geotextile.

Pengaspalan dilakukan mulai dari pintu masuk Monas sisi Timur tepatnya di samping Stasiun Gambir dengan panjang kurang lebih 15 meter dan lebar 4 meter. Karena bersifat ujicoba, Jakpro memastikan setelahnya aspal hotmix akan kembali dibuka.

Deputi Bidang Teknis OC Formula E Jakarta, Wisnu Wardhana, mengklaim hasil ujicoba pengaspalan untuk lintasan Formula E di Monas memuaskan. Tetapi sebaliknya, Tim asistensi Komisi Pengarah (komrah) kawasan Medan Merdeka punya pendapat berbeda.

Tim asistensi yang terdiri dari dua ahli lingkungan hidup Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero dan Basuki Wasis, menemukan masih ada sisa aspal yang membekas di cobblestone. Hal ini tak seperti yang dijanjikan penyelenggara formula E.

"Kemarin disampaikan semua mulus segala macam, ternyata ini tidak. Ini tidak semulus seperti yang dinyatakan itu," kata Bambang.

Akhirnya Monas Tak Masuk Lintasan Formula

Saat perdebatan menggunakan Monas sebagai gelaran Formula E masih berlanjut, badai pandemi akibat virus Corona menjangkit sejumlah negara. Termasuk Indonesia. Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan menunda perhelatan balap mobil listrik itu lewat surat pemberitahuan Gubernur dengan nomor 117/-857.73 tertanggal 9 Maret 2020 dan ditandatangani Gubernur Anies Baswedan.

Kabar terbaru, Monas juga batal menjadi perlintasan Formula E. Selain rumitnya perizinan, Direktur PT Jakpro, Gunung Kartiko, menilai pengaspalan di Kawasan Monas tidak ideal.

"Monas kayaknya agak berat dari sisi perizinan, jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta," ucap Gunung seusai rapat bersama Komisi B DPRD DKI.

Gunung optimis persiapan infrastruktur untuk Formula E akan berlangsung cepat. Seiring dengan medan pengaspalan di lokasi baru nanti.

"Jadi maksimal kita akan usahakan, kalau menggunakan jalan, maksimal 3 hari. Kalau Monas dulu tahu kan, diaspal kletek-kletek," ucapnya.

Versi Jakpro, ada lima venue yang dipertimbangkan jadi lintasan Formula E dan dipastikan Mona tidak termasuk. Sedangkan menurut Wagub DKI Jakarta, Riza Patria, bisa jadi Formula E berada di Senayan dan Kawasan Pantai Maju Bersama (Pantai Indah Kapuk). Lokasi tersebut sebagai pengganti Kawasan Monas yang batal menjadi area balap Formula E.

"Iya, tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas, ada lima alternatif nanti akan dicek lokasinya di antaranya di Senayan, di Pantai Maju Bersama dan lain-lain," ucap Riza, pada Rabu (6/10) kemarin.

Perencanaan Tak Matang Formula E

Batalnya penggunaan kawasan Monas setelah sempat silang pendapat alot pada 2020 lalu menunjukkan rencana gelaran mobil balap listrik ini tidak matang.

"Perencanaan yang tidak baik, ini menegaskan ada masalah di studi kelayakan penyelenggaraan," kata Manager Riset Seknas Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, kepada merdeka.com, Kamis (7/10).

Badiul mengatakan jika arena Formula E harus dipindah itu sama saja pemborosan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI. Dan uang yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia.

"Itu berpotensi pemborosan anggaran, dan jika perlu BPK melakukan pemeriksaan secara khusus (investigative) terkait penggunaan anggaran," jelasnya.

Batalnya pelaksanaan Formula E di Monas, menurut Badiul bisa menambah daftar panjang persoalan anggaran terkait rencana penyelenggaraan balap Formula E.

"Pemprov menambah daftar panjang persoalan anggaran yang selama ini melingkupi rencana penyelenggaraan balap Formula E, sementara sampai saat ini persoalan nasib uang fee belum jelas."

Badiul menyarankan agar perhelatan Formula E di Jakarta dibatalkan saja. "Sebaiknya pemprov DKI batalkan penyelenggaraan Formula-E dan menarik semua uang yang sudah di setor," ujarnya.