Jelang Massa Jabatan Usai, DPRD DKI Masih Belum Bahas APBDP 2019
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta hingga kini masih belum memulai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019. Padahal masa jabatan mereka akan segera berakhir pada 25 Agustus 2019 mendatang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan, sampai saat ini pembahasan APBDP 2019 masih belum diagendakan. Dia mengaku tidak mengetahui kapan pembahasan anggaran perubahan tersebut belum dilakukan.
"Belum jelas sampai saat ini jadwal belum ada seharusnya dari Juli sudah keluar jadwal," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (30/7).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kapan pelantikan anggota DPRD Jateng? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Politisi Hanura ini menjelaskan, pimpinan DPRD DKI Jakarta belum menginstruksikan mengenai adanya pembahasan APBDP 2019. Setidaknya, dia menilai, pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) seharusnya sudah dimulai.
"Kita enggak tahu apa yang dipikirkan pimpinan sampai sekarang. Mereka saling menutup diri. Harusnya sekarang KUPA-PPAS sudah selesai," tegasnya.
Veri mengaku, agenda anggota DPRD DKI semakin tidak teratur jelang masa jabatan usai. Tidak hanya soal APBDP yang tak jelas, pembahasan mengenai pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta juga tak kunjung selesai.
"Efeknya anggota ya bingung, gimana pimpinan begitu. Dari Wagub sama APBD semua anggota yang salah," tutupnya.
Sementara itu, merdeka.com mencoba menghubungi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sayangnya politisi Gerindra tersebut masih belum memberikan jawaban.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Heru sebagai PJ Gubernur akan habis pada 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaDjarot meminta masyarakat sabar menunggu hasil keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan pasangan yang akan mereka usung.
Baca Selengkapnya"Ada tiga nama yang sudah kami catat untuk Pilkada Jakarta. Salah satunya Pak Sandi," kata Mardiono.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaKomentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta publik agar memberikan waktu kepada parpol-parpol untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan dirinya masih menunggu arahan para ketua umum partai politik untuk maju Pilgub 2024.
Baca Selengkapnya