Jelang Pelantikan Jokowi, Pemprov DKI Rapikan Taman dan Pasang Umbul-Umbul
Merdeka.com - Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati mengatakan, pihaknya akan merapikan sejumlah taman jelang pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo. Terutama taman yang berlokasi di sekitar gedung DPR, Senayan.
"Jelang pelantikan, kami hanya menyiapkan lahan atau taman supaya rapi. Kemudian kami juga akan memasang umbul-umbul," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/10).
Untuk umbul-umbul, dia menjelaskan, anggarannya dari pemerintah pusat bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Saat ini pihaknya tengah menunggu rencana pemasangan.
-
Bagaimana cara penetapan UMP Jakarta? Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2025 juga telah melalui rapat bersama dengan berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada tanggal 9-10 Desember 2024.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Siapa yang menetapkan UMP Jakarta 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
"Umbul-umbul kami hanya memasang saja. Kami sedang menunggu dari Setneg (Kementerian Sekretariat Negara)," ujarnya.
Sedangkan taman yang akan dirapikan, Suzi masih menunggu jalur rombongan pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Kendati begitu, dia menyebut merapikan taman juga termasuk salah satu program Pemprov DKI.
Rencananya pelantikan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu, 20 Oktober 2019.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 53 taman maju bersama di Ibu Kota. Taman tersebut nantinya tersebar di empat wilayah kota administratif Jakarta, antara lain Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto, menyatakan taman-taman tersebut rencananya diresmikan akhir tahun 2019.
"Ada 53 taman, seharusnya akhir tahun ini selesai," kata Hendrianto saat dihubungi, Kamis (15/8).
Dia menyatakan, luas setiap taman yang dibangun sangat variatif, mulai dari 900 meter persegi hingga 3,4 hektare. Secara keseluruhan luas taman tersebut mencapai 27 hektare.
"Saya lihat yang sudah 80 persen (pengerjaannya) ada 15 taman," ucapnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJelang pelaksanaan Pemilu 2024, pemasangan atribut kampanye berupa bendera hingga baliho mulai marak.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaJokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya