Jelang setahun menjabat, Ahok sebut masalah anggaran jadi PR krusial
Merdeka.com - Jelang satu tahun kepemimpinannya di Jakarta yang akan jatuh pada 19 November besok, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan hingga 2017. Ahok mengaku masalah krusial yang masih harus diperbaiki yaitu soal anggaran.
"Gue aja lupa tanggal berapa gue dilantik. PR-nya ya saya kira itu aja, sekarang yang paling krusial adalah menentukan anggaran," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Ahok, alasan masalah anggaran masih menjadi PR krusial untuk diselesaikan karena jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI belum mengerti bagaimana menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
Selain itu, kata Ahok, jajaran SKPD juga belum memahami bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pos-pos program prioritas Pemprov DKI Jakarta.
"Karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang enggak perlu. Skala prioritas mereka masih enggak ngerti. Saya ambil contoh gini, kita butuh enggak event festival-festival di Jakarta? Butuh. Tapi perlu sekali enggak kalau uangnya enggak cukup? Enggak perlu. Kenapa? Karena festival-festival sudah dilakukan oleh swasta. Kita tinggal dukung kan," terang orang nomor satu di DKI ini.
Contoh lain, menurutnya, akan jauh lebih penting jajaran SKPD mengalokasikan anggaran untuk program-program yang langsung menyasar pada warga Jakarta, semisal membuka puskesmas-puskesmas baru. Namun, hal tersebut belum terpikirkan oleh PNS DKI.
"Jadi kalau gitu lebih penting mana mengoperasikan puskesmas baru masing-masing Rp 40 miliar atau bikin festival? Mengoperasikan puskesmas dong. Kita kan mau naikin koja jadi kelas A pendidikan," tandasnya menjelaskan.
Seperti diketahui, Ahok dilantik menjadi DKI-1 secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (19/11) tahun lalu. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaAHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaASN harusnya mengurus hal penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan masalah kemiskinan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca Selengkapnya