Jenguk di Rutan Cipinang, Djarot sempat bahas reklamasi dengan Ahok
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saidul Hidayat sempat mendiskusikan beberapa program Pemprov DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama. Di mana pertemuan keduanya dilakukan saat mantan Bupati Belitung Timur itu berada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
Djarot mengatakan, salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah soal reklamasi. Dia menegaskan, tidak ada keraguan dalam dirinya dan Basuki atau akrab disapa Ahok itu untuk tetap pada pendiriannya melanjutkan reklamasi.
"(Pembahasan) Reklamasi tidak khusus, tapi waktu di Cipinang itu disampaikan bahwa kebijakan kita tetap (lanjutkan reklamasi)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/5).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, masih akan tetap mempertahankan klausul angka 15 persen tambahan kontribusi yang dikenakan kepada para pengembang. Klausul itu akan tetap diajukan ke DPRD DKI dalam bentuk raperda soal reklamasi dan tata ruang.
"Aatinya kalau sampai tetap reklamasi, itu kewajiban dan kontribusi tambahan 15 pesen yang kita perjuangkan itu tetap," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Djarot menambahkan, kontribusi tambahan tersebut bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan. Dia menghindari ada dana-dana yang bisa saja masuk atau keluar di bawah meja ataupun keluar dari peraturan.
"Itu masuk raperda dan tertulis. Supaya tidak ada lagi transkasi di bawah meja di bawah tangan. Jangan-jangan mejanya nanti hilang lagi. Enggak boleh," tutupnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyindir penggusuran di Jakarta yang terjadi di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaMenurut RK, kemungkinan gaya kepimimpinan Pramono Anung-Rano Karno akan sama dengan Ahok
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya