Jika Ahok gusur Bukit Duri, bagaimana nasib SMA Negeri 8?

Merdeka.com - Pemprov DKI segera menertibkan hunian ilegal di kawasan Bukit Duri. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan tetap akan menertibkan sekalipun warga menolak.

Selain hunian, di sekitar lokasi penertiban juga ada sekolah SMA Negeri 8 yang terletak di Jl Taman Bukit Duri, Bukit Duri Utara, Jakarta Selatan. Apakah akan ikut digusur?

"Saya enggak tahu apakah wilayah SMAN 8 terkena dampak pembongkaran. Tapi kalau memang kena jarak inspeksi, maka akan dibongkar," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8).

"Prinsipnya itu kita mau mengembalikan seperti zaman Belanda, semua sungai harus ada jalur inspeksi untuk pemeliharaan," katanya menambahkan.

Ahok pun sempat berkisah saat pihaknya melakukan pembongkaran di wilayah Kampung Pulo, di mana Pemprov DKI harus mengorbankan belasan Ruko yang justru memiliki sertifikat. Sebab menurutnya, hal itu memang harus dilakukan agar Kampung Pulo bisa terbebas dari bencana tahunan banjir.

Ahok bahkan mengaku, hampir saja pihaknya digugat oleh para pemilik ruko tersebut, karena hanya membayar ganti rugi senilai NJOP. Untung saja, para pemilik ruko itu mau berbesar hati menerima relokasi, karena adanya paksaan dari Pemprov DKI demi membebaskan kawasan Kampung Pulo dari bencana banjir.

"Kamu bayangin ya sangking konyolnya di Jatinegara. Saya harus korbankan 13 ruko yang bersertifikat. Kalian sudah lupa kan? Itu empat lantai. Makanya marah-marah yang punya ruko semua, enak aja ganti NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) katanya," ujar Ahok.

"Terus kami dagang ke mana? Langganan kami gimana? Terus dia enggak mau pergi, itu aja saya paksa. Kamu musti pergi, kenapa? Karena UU nomor 2 tahun 2012 tentang pembersihan lahan, kalau untuk kepentingan publik pemerintah berhak ambil. 13 ruko dibongkar supaya alat berat bisa masuk. Dia marah-marah, saya bilang kamu mau gugat, gugat deh. Untung akhirnya mereka bisa menerima," pungkasnya.