Jika KPK minta Ahok siap berikan data reklamasi di era Foke

Merdeka.com - Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama siap memberikan data yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi. Terutama izin yang diterbitkan Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo.

Permintaan data ini dilakukan karena KPK terus melakukan pendalaman dan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah reklamasi di pantai utara Jakarta. Terutama tentang tidak diwajibkannya kontribusi tambahan pada era Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengaku memiliki data izin prinsip dan pelaksanaan yang dikeluarkan zaman Foke. Sehingga, bisa ditelusuri alasan Foke tidak mengenakan kontribusi tambahan. Padahal sejak 1997 sudah ada aturan kontribusi tambahan dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara, yang merupakan tim pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau minta kita kasih. Kita akan kasih izin prinsip dan izin pelaksanaan yang dikeluarkan Pak Fauzi Bowo dibandingkan yang dikeluarkan oleh 1997, dibandingkan dengan kita, beda di mana," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/9).

Rencana pengembangan penyidikan itu, bermula saat Ahok menjadi saksi kasus suap raperda terkait reklamasi dengan terdakwa bekas Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Senin (5/9) lalu. Ahok berkoar, meminta semua aparat untuk mengusut Foke yang tidak mewajibkan kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi.

"Makanya, saya marah sama pengacara Sanusi kan, dia neken saya dari mana ada kata kontribusi tambahan yang anda ciptakan," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kemudian, KPK meminta Ahok untuk turut membantu KPK melalui pemberian informasi mengenai izin yang dikeluarkan Foke. Sebab, KPK tidak menutup diri untuk memeriksa Foke terkait kasus reklamasi.

"Kami sangat senang sekali jika informasi itu, disertai data yang cukup akurat dan kesaksian yang disertai data. Itu sangat membantu kami," kata Kepala Biro Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Jakarta, Rabu (7/9).