Jika raperda reklamasi ditolak, Ahok bakal andalkan permen

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku santai jika rancangan peraturan daerah ‎tentang reklamasi yang akan diajukannya kembali ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Raperda baru tersebut mengacu pada hasil rembukan dengan kementerian terkait membahas reklamasi.

"Kita akan ngajukan perda baru, kalau enggak mau kita ngandelin ini aja permen (Peraturan Menteri), saya ada cantelan untuk izinkan IMB (izin mendirikan bangunan). Reklamasi enggak ada yang salah," katanya di sela peresmian RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4).

Menurutnya, dengan dilibatkannya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diklaimnya akan mempermudahnya jalannya proyek ini ke depan. Karena permasalahan teknis, seperti sumber pasir untuk reklamasi sudah tidak berada pada kewenangannya.

Namun, Ahok menambahkan,‎ permasalahan pemberian izin pelaksanaan reklamasi masih tetap berada di bawahnya. "Izin tetap DKI. Bukan ingin. Memang Undang-Undang mengatur‎," tutupnya.

‎Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta(RTRKSPJ). Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyiapkan usulan reperda baru terkait reklamasi Teluk Utara Jakarta.

Rumusan raperda baru ini didapat dari hasil rembukan dengan beberapa menteri terkait yang baru saja menggelar rakor bersama Ahok. Dia yakin raperda baru yang akan diusulkan akan lebih ideal berkat sumbangan pemikiran para menteri.

"Kalau raperda dari DPRD, kan sudah dapat masukan dari berapa menteri, jadi kita akan usul lagi kepada DPRD. Raperdanya akan kita masukin lagi yang baru," kata Ahok di di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (18/4).

Ahok mengaku 'pede' raperda baru ini akan menyelesaikan masalah reklamasi yang selama ini berbelit. Namun, bila DPRD DKI lagi-lagi enggan membahas dan mengetuk palu raperda yang ia usulkan, mau tak mau Ahok akan menunggu keluarnya Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah (PP) agar megaproyek ini masih bisa berjalan.

"Yang lama kita tinggalin. Saya kira DPRD juga akan membahas. Dia kalau enggak mau bahas, maunya apa? Kalau dia enggak mau bahas, kita tunggu. Bisa tunggu PP, bisa tunggu Keppres lagi," tegasnya.

Dari hasil rembukan tadi, Ahok yakin masalah reklamasi ini tak akan terjadi lagi, termasuk soal suap menyuap dan praktik korupsi raperda ini. Untuk lebih menjamin tak ada kongkalikong untuk jual beli pasal, Ahok akan menyiapkan formula e-naskah.

E-naskah diyakini Ahok dapat menjadi solusi untuk menjamin transparansi dan pengawasan dalam pembahasan raperda reklamasi yang baru. "Kalau itu saya kira, gimana mau kongkalikong ya kalau semua jelas, kita juga sudah siap-siap E-Naskah," terang Ahok.

Selain itu, Ahok menilai rekomendasi dan hasil mediasi atas kisruh reklamasi oleh para menteri ini akan memberikan dampak positif tak hanya untuk Jakarta, tapi juga daerah lain. Sebab, dari rapat ini, terdapat upaya penyamaan persepsi agar dasar hukum dan regulasi soal reklamasi tidak lagi saling tumpang tindih.

"Bukan cuma enak buat saya, tapi buat teman-teman di Banten, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, semuanya jadi enak," pungkas mantan politisi Gerindra ini.