Jika tak mau ikut aturan main, Organda DKI bakal didepak Ahok
Merdeka.com - Organda DKI merasa dirugikan dengan kebijakan yang bakal diberlakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, soal tarif per kilometer untuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Apalagi Ahok, sapaan Basuki, terkesan tak menggubris apa yang menjadi protes mereka.
Ahok meladeni keluhan Organda. Dia menilai Organda-lah yang tak patuh pada aturan DKI yang kini gencar melakukan pembenahan.
"Enggak apa-apa itu aja. Opsi rupiah per kilometer telah kita sampaikan kepada mereka waktu itu. Mereka datang rapat sama saya bagaimana, Organda juga enggak sama kompak. Saya sudah rapat dari tahun lalu kok," jelas Ahok di Balai Kota, Kamis (7/6).
-
Apa itu Bus Robur? Adapun merek bus yang paling awal mengaspal di Jakarta adalah Robur. Kendaraan ini betul-betul melegenda dengan segala keunikannya. Robur pernah menjadi penanda perubahan transportasi dengan fasilitas yang makin modern di era 1960.
-
Kenapa Anas ingin mendirikan PO Bus? Keinginan Anas untuk membangun PO Bus ini bukan untuk persaingan semata. Melainkan untuk memenuhi dan melayani mobilisasi masyarakat yang tak sempat terpenuhi oleh perusahaan bus lainnya.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Bagaimana PMTOH menguasai pasar transportasi bus di Aceh? Setelah tahun 1964, PMTOH kembali berdiri dan seiring berjalannya waktu perusahaan ini mulai menguasai pasar transportasi bus jalur Aceh-Medan, bahkan menjadi pemain utamanya.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
Dengan hilangnya APTB dari Jakarta, Ahok sudah punya strategi menyiapkan dana Rp 2 triliun membeli bus baru. "Tapi di sini pemerintah bisa menyediakan dua triliunan dari stimulus ekonomi orang DKI. Artinya saya mau bagi-bagi uang dua triliun tapi bukan berupa kontan. Cuma buat yang mau naik bus," imbuhnya.
Selain itu, Ahok juga akan menghentikan kerjasama dengan Organda jika mereka tetap menarik tarif di luar TransJakarta.
"Jadi kita ada pola, begitu lelang rupiah per kilometer siapa pun yang punya bus asal memenuhi spesifikasi standar, Anda boleh ikut. Tapi harus ikutin harga lelang terendah. Organda silakan, organda mau mensejahterakan sopir, pemilik bus, atau hanya pengurus-pengurus? Saya tinggal Organda kalau gini caranya. Silakan kalau tidak mau ikut," pungkas mantan Bupati Belitung ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaNamun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca SelengkapnyaBasuki T Purnama membuat keputusan mengejutkan. Ahok mundur sebagai komisaris utama Pertamina per 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaAhok bicara keras soal dukungannya di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaAhok Berniat Mundur dari Pertamina sejak Lama, Ingin Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya