JK soal reklamasi: Yang penting harus ada amdalnya
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta harus ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebab, amdal sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek.
"Yang paling penting itu tentu semua upaya seperti begitu harus ada amdalnya. Saya tidak tahu amdalnya (reklamasi), biasanya kalau yang besar amdalnya itu di pusat," kata pria akrab disapa JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (11/4).
Menurut JK, dokumen amdal reklamasi pantau utara Jakarta harus dipublikasi untuk diketahui masyarakat. Jika tidak diberitahukan soal amdal, masyarakat boleh protes.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Kapan kata keterangan digunakan? Dengan demikian, kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan informasi tambahan atau detail mengenai kata lain dalam kalimat, kecuali kata benda.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi teken Publisher Right? Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,' pungkasnya.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa itu kata keterangan? Kata Keterangan adalah jenis kata yang memberikan informasi tambahan atau detail mengenai kata lain dalam sebuah kalimat.
Namun ia belum mengetahui reklamasi pantai utara Jakarta diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara atau Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008.
"Saya belum tahu itu aturannya yang benar. Selalu aturan itu, selalu yang berlaku yang tertinggi kan. Kalau ada undang-undangnya yang berlaku," kata dia.
"Reklamasi bukanlah sesuatu hal yang tidak boleh, tergantung analisa lingkungannya, kepentingannya dan menjaga rakyat. Jadi Singapura reklamasi, kita juga beberapa tempat reklamasi tapi tergantung apakah sesuai amdalnya atau kepentingan masyarakat keseluruhan terjamin. Itu kan maknanya amdal itu," lanjut dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaLegalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8).
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya