JK tawarkan opsi pada Ahok, wisma atlet dikerjakan pemerintah pusat
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram lahan Kemayoran yang bakal dibangun wisma atlet tak diberikan Komisi II DPR. Penolakan pemberian lahan itu karena rencana Basuki yang ingin menjadikan wisma tersebut sebagai perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) usai penyelenggaraan Asian Games di Jakarta tahun 2018.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, tak mau Asian Games gagal hanya karena persoalan sepele. Jika memang PT Jakpro tak bisa membangun karena tak mendapatkan hibah dari Komisi II DPR, pemerintah pusat siap melakukannya.
"Kalau pun tidak, bisa pemerintah pusat yang bangun. Ini masalahnya karena hibah dari Setneg ke (Pemerintah) DKI Jakarta. Jadi sebagian dibangun PU. Kalau yang bangun PU, enggak ada masalah," kata JK, sapaannya,
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan JAKIM 2024 diselenggarakan? Gelaran Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 berhasil dilangsungkan. Menariknya, sebanyak 15 ribu peserta baik lokal maupun mancanegara ikut serta pada perhelatan yang digelar di Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2024).
-
Siapa Juru Bicara Kantor Staf Kepresidenan? Keterangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Prita Laura, pada Jumat (10/01/2025).
Dia menilai, persoalan wisma atlet akan dijadikan rusun setelah Asian Games usai, seharusnya ada titik temu bila ada komunikasi antara kedua belah pihak. Jika pun tak ketemu kata sepakat, lanjut JK, pihaknya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengerjakan.
"Hanya persepsi, setelah dipakai (Asian Games) jadi rumah masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk membangun wisma atlet tersebut. Namun, rencana itu masih terhambat karena Komisi II DPR tidak setuju lahan Kemayoran milik Sekretariat Negara dihibahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
Atas keputusan DPR itu, Ahok pun mengancam akan membatalkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun kecewa seandainya hal itu terjadi. Menurut Megawati, China telah mengambil ancang-ancang merebut kesempatan jadi tuan rumah multievent olahraga se-Asia itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.
Baca SelengkapnyaUsulan agar sebagian rusun Wisma Atlet disewakan sudah disampaiakn kepada Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaPenyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDPRD Minta Pemprov DKI Gunakan Wisma Atlet Dijadikan Gudang Logistik Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi direncanakan melakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-IV untuk 11 proyek di IKN pada 17 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin ada groundbreaking proyek di IKN setiap bulannya.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBanyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi bersama rombongan juga akan bermalam di kawasan IKN.
Baca Selengkapnya