JK tawarkan opsi pada Ahok, wisma atlet dikerjakan pemerintah pusat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram lahan Kemayoran yang bakal dibangun wisma atlet tak diberikan Komisi II DPR. Penolakan pemberian lahan itu karena rencana Basuki yang ingin menjadikan wisma tersebut sebagai perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) usai penyelenggaraan Asian Games di Jakarta tahun 2018.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, tak mau Asian Games gagal hanya karena persoalan sepele. Jika memang PT Jakpro tak bisa membangun karena tak mendapatkan hibah dari Komisi II DPR, pemerintah pusat siap melakukannya.

"Kalau pun tidak, bisa pemerintah pusat yang bangun. Ini masalahnya karena hibah dari Setneg ke (Pemerintah) DKI Jakarta. Jadi sebagian dibangun PU. Kalau yang bangun PU, enggak ada masalah," kata JK, sapaannya,

Dia menilai, persoalan wisma atlet akan dijadikan rusun setelah Asian Games usai, seharusnya ada titik temu bila ada komunikasi antara kedua belah pihak. Jika pun tak ketemu kata sepakat, lanjut JK, pihaknya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengerjakan.

"Hanya persepsi, setelah dipakai (Asian Games) jadi rumah masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk membangun wisma atlet tersebut. Namun, rencana itu masih terhambat karena Komisi II DPR tidak setuju lahan Kemayoran milik Sekretariat Negara ‎dihibahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Atas keputusan DPR itu, Ahok pun mengancam akan membatalkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun kecewa seandainya hal itu terjadi. Menurut Megawati, China telah mengambil ancang-ancang merebut kesempatan jadi tuan rumah multievent olahraga se-Asia itu.