Jokowi-Ahok tambah anggaran KJS dan KJP

Merdeka.com - Selain penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap empat BUMD (sebelumnya ditulis lima BUMD) - PT Jakpro, Bank DKI, PD Sarana Jaya dan PD Pal Jaya - Pemprov DKI juga mengucurkan anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan pembelian alat berat guna normalisasi, serta revitalisasi 14 terminal.

"Terminal, pembelian alat berat yang besar-besaran dengan e-katalog. Jumlahnya ga inget," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/10).

Untuk program KJS ada tambahan anggaran Rp 200 miliar, dan untuk KJP ada penambahan sekitar Rp 430 miliar karena ditargetkan setengah juta murid akan mendapatkan layanan publik tersebut.

"KJS ada tambahan Rp 200 miliar, KJP pemerintah PNS juga.  KJP juga akan nambah jadi Rp 430-an hampir setengah juta murid bisa kebagian," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat dikonfirmasi mengatakan ada perubahan PMP terhadap BUMD. BUMD yang mendapatkan suntikan dana adalah PT Jakpro Rp 750 miliar, Bank DKI Rp 350 miliar dari modal semula Rp 450 miliar, PD Sarana Jaya Rp 130 Miliar dan pengurangan modal PT MRT dari Rp 3,6 Triliun menjadi Rp 1,8 Triliun. Sedangkan untuk PD Dharma Jaya Rp 15 miliar dan PT Pal Jaya Rp 50 miliar tidak ada perubahan dari APBD.

"PT MRT penurunan tajam karena Kementerian Keuangan menganggap dana Rp 3,6 triliun belum terserap keseluruhan, hanya bisa terserap Rp 1,8 triliun untuk groundbreaking kemarin," ujar Sani begitu Triwisaksana disapa di Gedung DPRD Jakarta.

Untuk PT Jakpro ada penambahan Rp 750 miliar karena akan membeli PT Palyja dan menawar PT Aetra yang merupakan perusahaan penyulingan air. PT Jakpro difokuskan untuk membeli perusahaan air karena ingin pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh BUMD.

Sedangkan untuk PD Dharma Jaya diberikan PMP karena mempunyai kewajiban terhadap Bank DKI. Selain itu, memperbaiki manajemen agar dapat men-suplai daging sapi di Jakarta.

Politisi PKS ini mengaku dalam APBD-P yang disahkan oleh DPRD sebesar Rp 50,109 triliun dari APBD sebesar Rp 49,979 Triliun. Dalam APBD-P terdapat penambahan PAD dan belanja, serta pengurangan pembiayaan PMP. (mdk/ren)