Jokowi: Anggaran kesehatan jebol bukan karena KJS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah jebolnya anggaran kesehatan bukan karena adanya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, anggaran kesehatan jebol terjadi sebelum ada KJS.

"Dari dulu (ada tunggakan). Dari tahun-tahun sebelumnya juga ada tunggakan. Tunggakan itu kan sebelum Oktober. KJS itu akhir Oktober mulai. Bukan karena KJS," kata Jokowi di Balai Agung Jakarta, Senin (17/12).

Jokowi berjanji, akan menjelaskan duduk perkaranya. "Nanti saya ceritakan secara runtut. Bukan karena KJS. Tapi karena KJS itu, pasien jadi banyak itu iya, tapi tagihan bukan karena itu. Tapi tagihan belum muncul. Baru muncul akhir ini," ujarnya.

Soal keterlambatan pembayaran ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika ada tunggakan pembayaran, Jokowi berjanji akan membayarnya.

"Punya uang kok gak dibayar. Itu hanya keterlambatan, dari tahun ke tahun sama. Hanya proses administrasi yang harus diselesaikan di UPT (unit pelaksana teknis) Jamkesda, mungkin orangnya kurang, harus teliti ngeceknya," kata Jokowi.

Jebolnya alokasi anggaran kesehatan di DKI diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati. Menurutnya, setelah adanya KJS, jumlah pasien baik di puskesmas maupun rumah sakit di Ibu Kota melonjak hingga 70 persen. Otomatis, anggaran di bidang kesehatan itu pun turut membengkak.

"Sampai akhir Desember perkiraan masih akan ada utang hingga Rp 355 miliar," ungkap Dien, Jakarta, Jumat (14/12).

Dien menjelaskan, anggaran yang disediakan untuk jaminan kesehatan selama 2012 mencapai Rp 769 miliar. Untuk sampai bulan November saja telah terserap hingga 90 persen, atau sekitar Rp 692,1 miliar.

Namun, setelah KJS diluncurkan, jumlah pasien meningkat hingga menjadi 4,7 juta jiwa, karena termasuk juga warga yang rentan miskin. Menurut Dien, akibat dari lonjakan KJS ini, hingga akhir Desember 2012, pihaknya memperkirakan akan memiliki utang sebesar Rp 355 miliar kepada pihak rumah sakit. Dien menegaskan, tunggakan biaya kesehatan tersebut akan dibayarkan menggunakan APBD 2013.

"Karena tahun depan yang akan dibiayai mencapai 4,7 juta jiwa, sehingga anggaran yang kita ajukan Rp 1,2 triliun," jelasnya.

Lonjakan pasien paling banyak terjadi di kawasan kumuh seperti, Tambora, Marunda, Penjaringan, serta Cilincing. Sedangkan untuk daerah di kawasan Jakarta Selatan, jumlah pasien justru stabil karena termasuk kawasan elite. "Lonjakan pasien hingga 50-70 persen, terutama bagi daerah-daerah kumuh," ujarnya. (mdk/has)