Jokowi: Banyak hal yang tidak saya mengerti
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengaku saat ini belum mengetahui secara pasti mengenai pembongkaran kios-kios yang akan dilakukan Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara. Untuk itu, Jokowi akan memanggil lurah dan camat setempat.
"Semua masalah yang ada di Jakarta tidak semua saya tangani. Banyak hal yang tidak saya mengerti. Jangan dipikir semua hal saya tahu. Ini kalau sudah ada keluhan baru saya tahu," ujar Jokowi yang ditemui di Muara Karang, Jakarta Utara, Kamis (14/11).
Jokowi pun belum mengetahui adanya uang ganti rugi sebesar Rp 10 juta yang diberikan kepada pedagang yang kiosnya akan dirubuhkan. Untuk itu, dia akan meminta penjelasan dari pihak lurah dan camat sehingga masalah ini dapat terselesaikan.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Apa yang ditinjau Jokowi di Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Dimana Jokowi blusukan? Saat melakukan kunjungan ke daerah, Presiden Jokowi selalu menyempatkan diri untuk blusukan ke pasar tradisonal
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
"Saya belum ngerti itu. Nanti saya panggil. Kita undang camat dan lurah baru bisa ngerti," kata dia.
Jokowi menyetujui usulan dari para warga untuk memberikan tempat baru sehingga para pedagang yang menjadi mata pencaharian warga setempat tidak kehilangan pekerjaan. Jokowi juga akan melihat data tata ruang terkait pelebaran jalan yang menjadi alasan pembongkaran pihak kelurahan.
"Kalau mau dilebarkan, dilebarkan berapa meter. Tapi saya mau liat gambarnya dulu. Ya semua kepentingan harus bisa terakomodasi. Itu paling baik. Warga dapat solusi kalau bisa ndak usah digusur, tapi secara tata ruang juga harus dilihat," jelas dia.
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui memang selama ini dia mendengar adanya keluhan warga di Muara Karang terkait penggusuran. Tetapi, lanjut dia, walaupun ada penggusuran warga harus tetap mendapat perlindungan dan perhatian.
"Warga muara karang sudah 3 kali nemuin saya dan berkeluh kesah mengenai penggusuran. Dan saya lihat di lapangan. Tapi kan saya juga harus lihat masalah tata ruang dan statusnya seperti apa. Tapi intinya apapun masyarakat harus dilindungi dan diberi perhatian," pungkas dia. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi geregetan dengan bupati yang tidak mengetahui inflasi di derah.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kesiapan di lapangan sebelum menandatangani Keppres itu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaSejumlah isu beredar, Presiden Jokowi akan bergabung dengan Golkar maupun PAN.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca Selengkapnya