Jokowi belum berpikir naikkan tarif Transjakarta jika BBM naik
Merdeka.com - Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mengantisipasi adanya peralihan dari pengendara ke angkutan umum, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum berpikir untuk menaikkan tarif.
Salah satunya yang nantinya akan menjadi alternatif adalah Bus Transjakarta. "Belum mikir ke sana (naikkan tarif)," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/4).
Berbeda dengan Jokowi, Basuki T Purnama (Ahok) telah menyiapkan antisipasi jika BBM bersubsidi naik. Dirinya akan menerapkan kartu e-ticketing bulanan untuk bus Transjakarta.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi memastikan harga TBS tidak naik turun? Sebab, akan diolah langsung di dalam negeri menjadi minyak makan merah.
-
BBM apa yang naik harganya? Kenaikan harga ini mencakup beberapa jenis bahan bakar seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX, sementara harga untuk Pertamax dan Pertalite tetap tidak mengalami perubahan.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
Para pengguna jasa bus Transjakarta akan membeli kartu e-ticketing bulanan yang lebih murah dibandingkan dengan tarif per satu perjalanan. Sementara itu tarif per satu kali perjalanan tanpa e-ticketing akan dinaikkan.
"Kita masih kaji. Bisa juga tidak naik yang penting kita maunya bulanan. Kita mau memaksa orang untuk e-ticketing bulanan. Kalau dia sudah beli bulanan terus tidak naik kan rugi. Bulanan murah," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/4).
Namun Ahok menegaskan rencana itu masih dalam tahap kajian. Karena bisa tarif tiket per satu trip itu tidak dinaikkan, namun tetap menerapkan kartu langganan bulanan.
"Yang pasti kita mau memaksa orang untuk menggunakan kartu e-ticketing bulanan. Kalau sudah beli bulanan trus harga tiket per satu trip tidak dinaikkan kan dia rugi. Bulanan harus murah dari per satu trip," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaRencana penggunaan dana BOS ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya