Jokowi dan Ahok mulai tak konsisten dengan sistem ganjil genap

Merdeka.com - Bebarapa bulan setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Jokowi dan Ahok mulai berpikir cara mengatasi macet di Jakarta. Salah satu konsep lama era Fauzi Bowo yang coba mereka wujudkan adalah pembatasan kendaraan berdasarkan pelat ganjil-genap.

Rencananya, sistem itu sudah diberlakukan awal Maret lalu. Tapi karena alasan masih perlu kajian mendalam kemudian diundur menjadi pertengahan tahun nanti. Itu pun masih belum pasti.

Saat itu, baik Jokowi maupun Ahok yakin cara itu efektif atasi macet di Jakarta. Tapi belakangan, keduanya sedikit meragukan. Saat ini, Jokowi dan Ahok malah ingin fokus ke ke sistem jalan berbayar atau Eletronic Road Pricing (ERP) karena merasa DKI tak dapat keuntungan.

"Ngapain ganjil genap lha wong ga dapat duit kok. Maunya ERP, dapat duit cegah mobil juga kan," kata Ahok mengulang pesan Jokowi kepadanya. Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/4).

"Kalau nerapin ganjil genap itu tidak ada untung ekonomisnya, itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Ada juga, orang beli mobil lebih banyak," tambahnya.

Padahal, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan fasilitas loket penukaran pelat agar pemilik kendaraan bisa menukarkan kendaraan. Bukannya memperdalam dan melakukan pembahasan serius agar program ini bisa cepat rampung, Ahok malah menilai langkah Ditlantas terlalu tergesa-gesa.

"Itu hak polisi dong. Kalau polisi sudah mulai tukar, maka kita makin lama kajiannya," jelasnya.

Meski demikian, Ahok memastikan pihaknya tak akan begitu saja membatalkan sistem ganjil genap. Karena menurutnya, kalaupun sistem ganjil genap juga baik untuk membiasakan warga soal pembatasan kendaraan sebelum diberlakukannya ERP.

"Jadi kalau ditanya ganjil genap batal ga, ya ga batal lha wong digodok menuju ERP. Tapi bisa batal ga, ya bisa juga karena ERP lebih cepat. Kalau syaratnya terpenuhi," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta ganjil genap diyakini bisa mengurai kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Terutama di jalan-jalan protokol. Kini kendaraan yang melintas mencapai 262.313.31 unit per jam. Bila sistem ini berjalan, diprediksi jumlahnya akan berkurang menjadi 121.567.28 unit.

Dengan begitu, setiap satu jam jumlah kendaraan pribadi yang beredar berkurang 140.746.02 unit dengan kondisi itu, mobil atau motor bisa melaju sampai 41,2 km/jam yang sebelumnya hanya 20,8 km/jam. (mdk/lia)