Jokowi denda penerobos lintasan kereta api Rp 500 ribu
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan sanksi berupa denda kepada penerobos jalur kereta api. Langkah tersebut untuk mengurangi banyaknya kecelakaan di perlintasan jalur kereta api.
Denda tersebut akan diberlakukan sama seperti penerobos di jalur Transjakarta atau busway maksimal Rp 500.000.
"Ya itu taro di maksimal, kalau dijatuhkan yang wajar atau rendah akan terus-terusan kaya gini, penegakan hukum yang tegas, denda yang paling maksimal," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Bagaimana Jokowi menangani jalan rusak di Lampung? Perintah Jokowi Tegas! Perbaikan jalan rusak di Lampung, langsung diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Selain itu, Jokowi menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga akan mengerahkan Satpol PP dan petugas Dishub DKI di setiap perlintasan kereta api. Kedua satuan tersebut untuk membantu polisi dalam menjaga perlintasan.
Topik pilihan: Jokowi | Kesatria Baja Hitam
"Yang lebih baik ditempatkan di situ Satpol PP dan Dishub. Ya kalau polisi sudah tugasnya, kita ini kan cuman membantu," kata dia.
Namun, lanjut dia, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menempatkan Satpol PP dan Dishub. Menurut dia, seharusnya setiap perlintasan kereta api tidak perlu dijaga sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk mematuhi peraturan.
"Ya mustinya ndak usah dijaga, kalau masyarakat sudah ada kesadaran, kalau nanti penegakan hukum betul-betul dianukan secara tegas dan maksimal saya kira nggak perlu dijaga, ini kan transisi menuju ke situ, memang mungkin perlu dijaga," pungkas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi tiba di Statiun LRT Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, pukul 08.15 WIB.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin jangkauan tranportasi massal ini semakin luas sehingga memudahkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung memang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di dua kota tersebut.
Baca SelengkapnyaTarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh, berlaku mulai awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangannya untuk membangun MRT menggunakan APDB.
Baca Selengkapnya"Kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menginginkan kesuksesan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terulang di proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya