Follow
Jokowi didesak tindak dugaan penggelapan pajak di PD Pasar Jaya
Merdeka.com - Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), salah satunya dugaan penggelapan pajak parkir di lima kawasan PD Pasar Jaya. Menurut Pengamat Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus memeriksa petinggi perusahaan daerah yang diketuai oleh Djangga Lubis selaku Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Jaya itu.
"Gubernur harus tegas karena akan merusak kredibilitas Pak Jokowi dan Pak Ahok selaku pemimpin Jakarta," ujar Tigor di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Tigor mengatakan, pejabat-pejabat korup yang masih ada dalam struktur pemerintahannya akan menghambat kinerja. "Karena bisa mengganggu kinerja instansi yang dipimpinnya," jelasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Kejaksaan, lanjut Tigor, harus berperan untuk berperan aktif jika ada laporan terkait korupsi di lingkungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI.
"Kejaksaan juga harus terbuka, dan segera memproses laporan terebut," ujarnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca Selengkapnya
Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
MK menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Rabu, 27 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya