Follow
Jokowi: DPRD enggak usah basa-basi soal kenaikan tarif angkutan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota DPRD DKI untuk tidak basa-basi soal usulan kenaikan tarif angkutan umum yang hingga kini belum diketok. Dia berdalih, pelayanan angkutan umum bukanlah alasan utama untuk dijadikan upaya penjegalan aturan kenaikan tarif.
"Saya ngomong enggak usah basa-basi," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/7).
Politisi PDIP itu menampik jika pihaknya dinilai memihak pengusaha angkutan umum dibandingkan masyarakat. Menurut Jokowi, dirinya telah mengajak Organda dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk berembuk dan kemudian menyerahkan kepada DPRD.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa tanggapan Jokowi tentang tudingan menjegal Anies? Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik. Sehingga, ia tidak ada urusan untuk mencampurinya.'Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik,' ucapnya.'Ada mekanisme, ada proses disitu, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya' ujar Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Itu kemarin itungannya sudah saya sampaikan, itu ada yang sampai 80 persen itu hanya 40 persen, itu Organda ada yang naik 60 persen kita hanya naikkan 30 persen. Sudah kok itu fight di dalam rapat. Bukan kita ngikutin Organda minta 80 diberi 80, minta 60 diberi 60, tidak seperti itu," kata Jokowi.
"Ya sama kita sudah punya itung-itungannya, Organda punya itung-itungannya kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat dalam rapat itu," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan nantinya tidak akan ada subsidi untuk harga tiket kereta cepat.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Salah satu tantangannya untuk membangun MRT menggunakan APDB.
Baca Selengkapnya
Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca Selengkapnya
Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca Selengkapnya
Menhub sepakat jika harga tiket angkutan udara wajib terus dipantau agar tidak melebihi ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Kemenhub.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyentil tingginya harga tiket pesawat jelang akhir tahun
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya