Follow
Jokowi jengkel lihat Sevel di Gambir disegel masih beroperasi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kesal karena masih melihat 7-Eleven di Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat masih beroperasi. Padahal, Sevel di jalan tersebut sudah disegel Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
"Kalau sudah disegel itu harus dibongkar. Kalau enggak gitu enggak ada wibawa kita. Atau jangan-jangan karena sudah ada segel begini malah tambah ramai. Ini kok malah dibiarkan terus. Harusnya kalau sudah jelas-jelas enggak ada IMB, ditebang. Kenapa dibiarkan terus. Enggak ada wibawa pemerintah," ujar Jokowi dengan nada kesal dalam dalam acara pengarahan kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (03/01).
Menurut Jokowi, saat ini Pemprov DKI harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti setiap perizinan di Jakarta. "Pengawasan lapangan kita ini lemah, di SKPD, wali kota, kontrol kita kurang. Ini yang perlu diperbaiki," tegas dia.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Saefulloh mengatakan pihak Dinas P2B belum melaporkan penyegelan tersebut ke wali kota. Sehingga, sampai saat ini perusahaan tersebut belum dibongkar.
"Itu yang segel P2B. Saya belum ada verbalnya ke saya. Kalau sudah ada laporannya baru saya teken," kata Saefulloh. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya