Jokowi konsultasi dengan biro hukum untuk laporkan Disdik

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum melaporkan adanya anggaran dobel dalam Dinas Pendidikan karena saat ini masih dalam proses konsultasi hukum dengan biro hukum. Hal ini penting untuk mengambil langkah-langkah hukum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, penemuan anggaran dobel di Dinas Pendidikan masih permulaan. Karena, ia mengungkapkan, masih ada beberapa dinas lain juga memiliki permasalahan yang sama.

"Ya ini kan seperti itu kan tidak hanya di satu dua dinas," ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan redaksi media-media di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Jokowi enggan terburu-buru dalam menempuh jalur hukum. Sebab, dia harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Pemprov DKI jika melaporkan ke pihak berwenang.

"Belum tahu, konsultasi dulu dengan biro hukum saya dong. Karena itu anggaran belum digunakan," tegasnya.

Sedangkan mengenai adanya perjanjian-perjanjian sebelum terbentuknya anggaran, Jokowi menjawabnya dengan candaan. Bahkan ia sempat meminta wartawan untuk mencari siapa yang melakukannya.

"Dicari saja, siapa yang suap siapa yang terima suap. Yah cari kamu," katanya sambil menunjuk salah satu wartawan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Jokowi tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tepat.

"Tidak tepat, seharusnya diserahkan kepada hukum, sehingga penegak hukum dapat menilai sejauh mana indikasi itu terjadi," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Febri Hendri saat dihubungi, Minggu (13/4).