Jokowi: Lelang jabatan agar camat dan lurah berprestasi
Merdeka.com - Sistem lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan diterapkan bulan ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya alasan kuat mengapa menggunakan sistem lelang tersebut.
"Artinya gini, birokrasi di lurah di kepala dinas, di camat ada suatu inilah tergerak untuk berprestasi. Tergerak untuk menampilkan performance-nya, golongannya nanti ke sana," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/2).
Mengenai payung untuk pelaksanaan sistem lelang jabatan masih digodok di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga, saat penerapannya nanti tidak menyimpang dari aturan kepegawaian.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Nanti lah. Saya kan sudah sampaikan, ini masih digarap sistemnya agar tidak menyalahi aturan mengenai kepegawaian," ucapnya.
Jokowi menegaskan, semua PNS yang memenuhi persyaratan kepangkatan diperbolehkan ikut lelang jabatan ini. "Ini hanya untuk PNS yang punya kepangkatan yang sudah dimungkinkan untuk itu, dan oleh aturan undang-undang kepegawaian sudah dimungkinkan," katanya.
Sistem ini diterapkan karena ada aspirasi dari masyarakat yang menyebutkan kurang mendapatkan pelayanan dengan baik. Seperti merasa terhambat, berbelit-berbelit terhadap persoalan pelayanan.
"Ini yang mau kita atur, agar lurah dan camat yang mengatakan 'pak saya mau bekerja, saya dipilih dong karena saya punya program ini-ini, dan akan saya selesaikan' yang berkaitan dengan kinerja dan apa yang dilakukan di wilayah itu sehingga kalau nanti tidak tercapai gimana, langsung ganti ya," jelasnya.
Jokowi menjelaskan, mekanisme lelang jabatan nantinya berawal dari menyampaikan proposal, lantas dilakukan pengecekan tingkat keahlian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya pejabat yang memiliki pengalaman dapat mengikuti sistem tersebut.
Kemudian, tahapan selanjutnya dapat mengundang konsultan untuk fit and proper test, setelah itu tahapan terakhir keputusan dari gubernur dan wakil gubernur. "Kalau dalam perusahaan menyampaikan bisnis plan. Ini menyampaikan performa plan. Nanti kita ngeceknya yang bisa pakai customer service index. Nanti juga ada survei-survei yang dilakukan, sehingga kita punya bahan kalau performanya enggak baik. 'Lho kenapa pak? Rekomendasi indeksnya hanya segini. Tetap menyampaikan proposal," jelasnya.
Jokowi memastikan sistem lelang akan dilakukan terbuka, maka akan menghasilkan rekrutmen lebih baik. Sejauh ini, dia menilai kemampuan camat dan lurah masih ada yang baik. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhtfi menekankan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya dengan cara membuka pintu rumah Gubernur untuk warga Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaBesaran gaji PNS berjenjang menyesuaikan golongan dan masa lama kerja atau dikenal dengan istilah masa kerja golongan (MKG).
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bercerita bagaimana dirinya selalu diminta cawe-cawe gubernur dan bupati, tiap kunjungan kerja.
Baca SelengkapnyaAhok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaBagi pejabat yang baru dilantik, Fitriany meminta agar melakukan perubahan di tempat yang baru dan memberikan contoh loyalitas.
Baca Selengkapnya