Jokowi minta perusahaan yang ogah gaji buruh sesuai UMP minggat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) menilai perusahaan yang tak mampu membayar pekerjanya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebaiknya keluar dari Jakarta. Menurutnya, Jakarta saat ini sudah dipenuhi banyak perusahaan.

"Ya pasti industri-industri yang padat orang yang punya hitung-hitungannya sendiri masih seperti itu, tapi apa kita mau di Jakarta ini penuh dengan industri-industri, kan tidak. Arah kita kan jelas, kalau industri memang baiknya di luar Jakarta, dipinggiran Jakarta," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (19/8).

Meski demikian, Jokowi mengatakan, persoalan PHK yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya adalah urusan internal perusahaan dengan pekerjanya.

"Ya kalau enggak sanggup gimana, ya itu kan urusan perusahaan dengan pekerja. Mereka kan bisa berbicara," katanya.

Menurutnya, pengusaha selalu menghitung untung rugi dalam berbisnis. Dia mengatakan, bisnis selalu memutar uang ke arah yang menguntungkan.

"Di mana pun yang namanya perusahaan yang namanya usaha, yang namanya uang itu itu bergerak ketempat yang menguntungkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Hubungan Industrial Dewan pengurus Apindo Kota Jakarta Timur, Bambang Adam saat dihubungi terpisah menilai pernyataan Jokowi aneh. Sebab, selama ini KBN sebagai kawasan industri merupakan penyumbang PAD dan penyerap tenaga kerja.

"Kalau hanya bergerak di jasa perdagangan, serap tenaga kerja berapa sih? Sumbang PAD berapa sih? Ya iyalah kecewa," ucap Bambang.

Dia mengatakan, saat kenaikan UMP tidak ada pengusaha yang mendapatkan arahan bahwa Jakarta akan dijadikan sebagai pusat jasa dan perdagangan.

"Enggak bisa gitu. Karena di kita sudah ada kawasan itu," tandasnya. (mdk/dan)