Jokowi, mobil murah dan proyek gagal Esemka

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kini sedang sibuk menggarap program mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC). Jokowi menilai kebijakan itu sebagai program yang keliru. Jokowi bahkan sampai menyurati Wakil Presiden Boediono untuk mempertanyakan kebijakan mobil murah.

"Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah," kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.

Jokowi menegaskan, di kota-kota besar terutama Jakarta, program transportasi massal yang murah lebih dibutuhkan ketimbang mobil murah. Kebijakan mobil murah kata Jokowi, seolah tidak mendukung upaya Pemprov DKI yang sedang gencar mengatasi kemacetan ibu kota.

"Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat," lanjut Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut memang sangat rasional. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mungkin menjadi orang orang yang paling dipusingkan dengan menjamurnya mobil murah. Tanpa mobil murah saja, Jakarta sudah sangat macet, apalagi jika mobil murah itu menyerbu jalanan ibu kota?

Namun jika ditilik ke belakang, pernyataan Jokowi hari ini seolah bertolak belakang dengan pernyataannya ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dulu Jokowi sangat getol kampanye soal mobil Esemka. Jokowi ingin Esemka menjadi mobil nasional yang murah namun juga ramah lingkungan.

Jokowi pun mengharapkan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap produksi mobil Esemka sebagai mobil nasional.

"Dukungan tersebut dalam bentuk perizinan, kemudian produksi, dan dukungan finansial terhadap perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka," kata Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Jokowi menjelaskan, mobil Esemka akan diproduksi oleh PT Kiat Esemka bekerja sama dengan Solo Technopark, setelah memiliki seluruh perizinan. Mobil Esemka, kata dia, hanya membutuhkan satu jenis izin lagi melalui uji emisi yang akan dilakukan di Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) yang merupakan bagian dari unit kegiatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, Tangerang.

"Setelah memiliki seluruh izin, Kiat Esemka siap memproduksi mobil Esemka dengan kapasitas produksi 200 hingga 300 unit per bulan," katanya.

Mungkin penolakan Jokowi karena Esemka produk dalam negeri sedangkan mobil murah yang saat ini digadang-gadang pemerintah adalah mobil impor. Namun ternyata proyek mobil murah saat ini juga bisa dibilang mobil proyek nasional karena 80 persen kandungannya lokal alias dari dalam negeri.

Kini proyek Esemka pun sudah tidak tahu sampai mana. Bahkan ada yang menyebut proyek Esemka hanya pencitraan Jokowi saja. Namun apa pun itu, lewat mobil Esemka, Jokowi sukses menjadi Gubernur DKI. Dan sekarang Jokowi kembali sedang 'menunggangi' mobil murah. Mungkinkan 'tunggangan' barunya ini juga bisa mengantarkannya menjadi capres?

Yang jelas proyek mobil murah memang harus dikaji terutama efek buruknya bagi Ibu Kota, penggunaan bahan bakar kendaraan dan sebagainya. Bisa jadi dalam proyek mobil murah ini ada peran pihak-pihak tertentu yang memang ingin menghambat berkembangnya transportasi umum di Jakarta. (mdk/hhw)