Jokowi perintahkan Satpol PP tertibkan baliho caleg liar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima kunjungan kerja Komisi II DPR di Balai Kota, Jakarta Pusat. Kunjungan kerja tersebut terkait dengan persiapan pemilu legislatif pada bulan April mendatang.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas banyaknya calon legislatif yang memasang baliho di daerah-daerah terlarang. Jokowi tengah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) untuk mencabut baliho yang dipasang di tempat-tempat terlarang.
"Baliho yang masih terpasang hari ini juga Satpol PP akan kerjasama dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Sore ini akan langsung diselesaikan," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
Jokowi juga mengingatkan kepada para Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta untuk bersikap netral dan tidak memberikan dukungan apapun ke salah satu calon legislatif.
"PNS kami harus netral karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53, PNS tidak boleh memberikan dukungan dalam pemilu legislatif. Kami semua netral dan tidak memberi dukungan kepada siapa pun," kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengatakan pihaknya sudah siap membantu dalam pemilihan umum legislatif. Saat ini, Satpol PP sudah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Kami punya anggota. Jadi kami siap manakala diperintahkan. Kita selesaikan juga bersama-sama. Ini juga kami dengan koordinasi dengan Kesbangpol DKI Jakarta (Kesatuan Bangsa dan Politik). Sebelumnya juga kami juga sudah melakukan penurunan bendera parpol, spanduk dan umbul-umbul," kata Kukuh.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak sedikit baliho caleg juga bendera parpol mengganggu pengendara yang melintas
Baca SelengkapnyaKasatpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi mengatakan perintah pencopotan dari pejabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya
Baca SelengkapnyaPolda Bali memberikan penjelasan terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD jelang kedatangan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSatpol PP melakukan penertiban spanduk bacaleg yang melanggar aturan Perda.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal baliho dirinya dengan foto bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaArifin juga berujar, pihaknya menunggu KPU untuk menentukan titik-titik wilayah yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaSalah satu baliho berukuran cukup besar bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaPetugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca SelengkapnyaDampak dari penurunan baliho pasangan Capres-cawapres tersebut kini mendapat sorotan tajam publik
Baca SelengkapnyaLalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.
Baca SelengkapnyaKasatpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi mengatakan perintah pencopotan dari pejabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya