Jokowi sebut Pemprov DKI takkan gunakan bus berkarat

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang membutuhkan banyak bus untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta akan transportasi massal. Namun, Pemprov enggan menggunakan bus berkarat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, tidak akan menggunakan bus berkarat untuk Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Sebab separuh dari 656 bus yang didatangkan dari Tiongkok ternyata berkarat.

"Enggak. Enggak. Bus kemarin udah kami potong. Itu sudah lebih dari separuh tidak kita terima," jelasnya usai makan siang di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/3).

Ketika ditanyai soal pihak yang bermain dalam pengadaan bus ini, Jokowi tidak ingin menanggapinya. Sebab ia telah menyerahkan permasalahan ini kepada Kejaksaan Agung.

"Kasusnya itu masuk ke wilayah hukum, saya ndak ikut-ikut," tutupnya.

Seperti diberitakan, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun. Dalam proyek tersebut keduanya terbukti menggelembungkan dana proyek yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.

"Mereka adalah DA, PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway. Kedua adalah ST, PNS pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta," jelas Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (28/3).

Dua nama itu mengarah kepada Drajat Adhyaksa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Setyo Suhu. Selain itu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014, penyidik juga membuktikan keduanya terlibat korupsi proyek pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler.

"Proyek itu senilai Rp 500 miliar," tambah dia. (mdk/ren)