Jokowi sibuk jadi Capres, Tanah Abang macet lagi

Merdeka.com - Program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan memindahkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat ke Blok G Tanah Abang mulai mengendur. Karena pada kenyataannya pedagang kembali ke jalan sehingga menyebabkan kemacetan lagi.

Pedagang Blok G kembali ke jalan lantaran tidak mendapatkan penghasilan. Menurut mereka, lebih menguntungkan berjualan di jalan dibanding Blok G yang sempat digadang-gadang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan lebih menguntungkan.

"Di Blok G sepi mas, mending di sini (di jalan)," ujar pedagang yang biasa berdagang di Blok G lantai 3 ini kepada merdeka.com, Jumat (11/4).

Menurut Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Supriatna, langkah Jokowi masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan memindahkan mereka. Karena rencana antisipasi jangka panjang untuk pedagang Blok G tidak disiapkan. Sehingga menyebabkan pedagang berada dalam posisi yang sulit, didukung pula pengawasan ketertiban mulai mengendur.

"Pengawasan konsistenitas mulai kendur. Berapa petugas di lapangan. Satpol PP apa ada di sana? Apa ada pengendalian di situ. Mereka (pedagang) enggak paham kenapa sepi tapi mereka gak tahan sama kondisi kantong mereka," jelas Yayat saat dihubungi merdeka.com, Minggu (13/4).

Dia menambahkan, seharusnya Jokowi tidak hanya memikirkan mengenai pemindahan pedagang saja. Sebab rencana untuk menarik perhatian masyarakat untuk berbelanja di Blok G juga harus dipikirkan. Yayat menilai, akan percuma memindahkan pedagang ke Blok G PKL, tanpa ada ragam dagangan berbeda dari blok lainnya. Karena masyarakat akan memilih yang lebih mudah aksesnya.

"Konsep pertama itu tidak memindahkan di situ, tapi berapa lama bisa bertahan. Kenapa orang tidak tertarik ke situ? mungkin ada kekurangan konsepnya. Walaupun jembatan dibangun dan eskalator dipasang, tapi kalau yang dibeli sama saja, pasti nanti mereka membandingkan dan memilih yang lebih dekat dan mudah," ujar Yayat.

Yayat mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan evaluasi. Jika diteruskan maka usaha sebelumnya akan nihil. "Kalau ada penyimpangan seharusnya dilihat dan melakukan evaluasi. siapa yang bertanggung jawab apakah semua gubernur atau wakil gubernur?," tutupnya.