Jokowi titip penyelesaian proyek di DKI ke Djarot & Anies
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip penyelesaian sejumlah proyek di DKI Jakarta kepada Gubernur saat ini Djarot Saiful Hidayat dan Gubernur terpilih Anies Baswedan. Sejumlah proyek yang belum selesai, di antaranya proyek transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
"Serta pembangunan jalan tol termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi DKI Jakarta, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/7).
Jokowi mengatakan, ekonomi Jakarta tumbuh 6,48 persen pada 2017 di triwulan I, lebih tinggi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,01 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang pada Februari 2017 tercatat 5,3 persen ini juga mengalami penurunan 0,41 poin dibanding 2016.
-
Apa ekspresi Jokowi di Tahun Baru 2017? Ekspresi Jokowi di Malam Tahun Baru Momen ketika Jokowi di malam tahun baru 2017.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen? “Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 7 kuartal atau hampir 2 tahun berturut-turut.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
"Saya harap pencapaian ini dapat ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru serta mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga mengingatkan sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memiliki segudang permasalahan. Mulai dari urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, listrik, perumahan, sanitasi, air bersih, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah dan polusi udara sampai pengendalian tata ruang.
Jokowi mengingatkan pula untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tak dapat dikerjakan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, harus dibantu oleh pemerintah pusat.
"Dan memerlukan kerja sama, kekompakan dengan daerah-daerah penyangga di Ibu Kota," tukasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut juga diiringi dengan penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 166,7 triliun di sepanjang 2023
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mencapai angka 7 persen.
Baca SelengkapnyaAkan melepas status sebagai ibu kota negara, Jakarta berkomitmen memperkuat perannya sebagai Kota Global.
Baca SelengkapnyaPak Bas, panggilan akrab Basuki, mengatakan pembangunan sejauh ini berjalan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaAngka pengangguran di Indonesia merupakan angka kedua tertinggi di negara-negara ASEAN.
Baca SelengkapnyaKemacetan kembali terjadi di Jakarta, terutama setelah pandemi covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya"Mungkin dapat presiden yang baik yang bisa berikan ketauladanan, tidak punya bisnis di pemerintahan, kemudian dia bekerja dengan hati," kata Luhut.
Baca Selengkapnya