Jokowi wajib urusi daerah tak cuma fokus persoalan Jakarta
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak larut dalam persoalan di DKI. Jokowi diharapkan lebih memprioritaskan menyelesaikan persoalan diberbagai daerah daripada mengurus konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
"Jakarta itu udah Gubernur, ada lembaga DPRD-nya, bisa ngurusin sendiri. Masa seorang Presiden dibebankan mengurusin Jakarta, dia kan simbol negara, pemimpin negara yang harus bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4).
Menurutnya, provinsi lain masih perlu untuk diperhatikan agar mengalami peningkatan pendapatan asli daerah. Permasalahan di daerah lain juga masih lebih kompleks dibandingkan Jakarta.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
"Kalau Jakarta udah gak perlu. Saya kalau jadi Presiden sih, kalau ada itu memang kewajiban, tapi tidak langsung ini, sudah serahkan saja," terangnya.
Ghoni menganggap, jika pertemuan itu terjadi maka ada latar belakang kedekatan personal antara ketiganya. Karena Jokowi merupakan rekan kerja dengan Basuki saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan dekat dengan Prasetyo karena merupakan kader PDI Perjuangan.
"Saya pikir pasti ada. Karena bagaimanapun bekas duduk bareng bersama pada saat pak Jokowi jadi Gubernur, sekarang jadi presiden, pasti ada," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok menyambut baik adanya rencana mediasi ini. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi dan undangan untuk pertemuan tersebut.
"Nggak tahu, belum ada undangan. Biasanya sih di telpon ajudan Pak Presiden. Ini belum ada," jawabnya singkat di SMA Santa Ursula, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan RUU Daerah Khusus Jakarta merupakan usulan DPR.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi sendiri adalah pusat penyelarasan kegiatan dan administrasi dari beberapa wilayah.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya